Mengapa Barang Bekas IT sekarang harus kita perhatikan, terutama terkait UU PDP
Data privasi menajdi aset penting bagi perusahaan ditengah era digitalisasi. Serangan cyber yang semakin berkembang membuat data privasi semakin renta
FORDIGI Mendukung Percepatan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi BUMN
UU tersebut ada agar kita semua mendukung ketahanan siber dan perlindungan data dan akselerasi transformasi digital guna memperkuat ketahanan ekonomi
Data pribadi terdiri dari Data Pribadi bersifat Umum dan...Saat data bocor akan menimbulkan ancaman... Ketidakamanan pada Manusia (Human Insecurity
Hukum Pelindungan Data Pribadi adalah konseptual Sui Generis Lex Habeas Data dengan yurisdiksi teritorial dan virtual
Pembahasan tentang bagaimana penanganan pelindungan data pribadi di Indonesia dan UU yang mengaturnya.
Memasuki era industri 5.0 ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat.
UU PDP ini diharapkan dapat menjadi tameng hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data pribadi warga negara
Terlepas dari segala kekurangannya, kehadiran UU PDP dirasa akan memberikan sebuah legal basis yang komprehensif bagi Indonesia.
Kasus-kasus kebocoran data pribadi berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik. Sanksi pidana dalam UU PDP diharapkan dapat meningkatkannya lagi.
Kasus doxing terhadap profesi jurnalis semakin marak terjadi sehingga dengan adanya UU PDP diharapkan dapat memberikan titik terang dan solusi terbaik
Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi bersifat universal, dalam arti diakui negara.
Menkominfo Johnny G Plate dan Sekretaris Negara Bidang Digitalisasi dan Modernisasi Administratif Portugal, Mario Campo Largo (Dok. Kominfo)Setelah be
Sayangnya, masih banyak kekurangan pada UU PDP yang perlu kita kawal bersama!
Tok! Resmi pada Selasa, 20 September 2022 Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan menjadi Undang-Undang (UU) PDP oleh DPR
UU PDP: Nafas Lega Menkominfo Johnny G Plate di Ujung Tonggak Sejarah Pelindungan Data Pribadi
UU PDP sudah disahkan, sehingga ada kepastian hukum terhadap tata kelola perlindungan data pribadi
UU PDP akhirnya disahkan, baru saja AHY teriak Jokowi hanya membangun 20an% padahal malah bapaknya yang hanya lebih dari 10% padahal lebih lama
Isu kebocoran data dan Bjorka belum reda, SBY menyempil dengan istilah turun gunung, kirain mau membantu kasus ini, ternyata masih soal keinginannya
