DPR dinilai gagal melahirkan jaminan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat adat setempat.
Menolak IKN Bukti Kerdilnya Nasionalisme: Waspadai "Devide et Impera"
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 -- 2023 telah terjadi konflik agraria sekitar 660 kasus
