Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwak
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas tugas dan/atau kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI
Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yaitu hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha
