Stranas PK sebagai strategi nasional berantas korupsi, wujudkan kelembagaan kuat demi tercapainya tujuan SDGs poin 16.
Sengketa tak harus berujung dendam. Keadilan restoratif hadir, menawarkan pemulihan dan harmoni bagi semua pihak.
Akses keadilan bagi kelompok rentan terwujud berkat peran krusial administrasi publik dan selaras tujuan SDGs.
Keamanan di era modern bukan hanya tugas aparat, tapi kolaborasi erat masyarakat dan pemerintah demi perdamaian berkelanjutan.
Indonesia berperan aktif dalam misi perdamaian dunia, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas global dan nilai kemanusiaan.
Hukum dan administrasi publik bekerja sama mengatasi konflik sosial dengan menciptakan keadilan dan stabilitas.
Penguatan institusi pasca konflik menjadi kunci untuk perdamaian yang berkelanjutan dan rekonsiliasi sosial
Administrasi publik berperan penting dalam mediasi konflik, mencegah ketegangan, dan menjaga keadilan sosial.
Membangun birokrasi bersih melalui integritas, zona integritas, dan partisipasi masyarakat untuk melawan korupsi.
Meritokrasi dalam birokrasi menjanjikan sistem penilaian kinerja yang lebih adil, transparan, dan kompeten.
Peningkatan kompetensi pegawai negeri kunci untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan pelayanan publik berkualitas.
Pentingnya pengukuran tata kelola pemerintahan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Teknologi mendekatkan pemerintah dan masyarakat, membuka pintu partisipasi publik yang lebih inklusif dan transparan.
Pengawasan publik oleh masyarakat dan media penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
E-government membawa transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan, memperkuat partisipasi publik melalui teknologi digital.
Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa kita masih menghadapi tantangan besar. SDGs hadir sebagai kompas yang menuntun kepada perdamaian.
