UU PDP: Nafas Lega Menkominfo Johnny G Plate di Ujung Tonggak Sejarah Pelindungan Data Pribadi
Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, maupun komunitas.
Selaku rakyat menganggap Timsus dan Bjorka semua ingin membela rakyat, kita lihat siapa sesungguhnya asli pembela rakyat.
Kasus kebocoran data yang terjadi akhir-akhir ini harus disikapi serius oleh pemerintah bahwa dunia siber kita lemah.
Menkominfo, Johnny Plate dorong pengesahan RUU PDP ombas maraknya hacker ilegal.
Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen penting yang masuk pada Presiden Joko Widodo.
Kominfo kena getah lagi usai ada kebocoran data. UU PDP terhambat oleh DPR, elitnya asyik molitik dan bela PC
Dunia virtual seakan menggerus privasi seseorang. Masuk ke dunia virtual maka siap dengan konsekuensi yang berkaitan dengan privasi atau data pribadi.
Menanggapi fenomena pelanggaran data pribadi yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Privasi kini bukan lagi privasi. Kebocoran data pribadi berkali-kali terjadi, namun kita sebagai pemilik data sukar mencari jalan keluar
RUU PDP itu akan dibahas oleh DPR lewat Panja Komisi I pekan depan setelah didesak Menkominfo
Perlahan tapi pasti, kominfo di bawah Johnny G Plate sedang menunjukkan taringnya bahwa kominfo bisa menjadi pemimpin di era transformasi digital.
RUU PDP terhambat karena belum sepakat mengenai otoritas yang akan menjadi pemegang data penduduk itu. pemerintah serius, namun panja belum jalan
Pembahasan RUU PDP harus segera dilakukan secepatnya. Karena, kurang dari dua tahun ke depan akan diselenggarakan Pemilu 2024
Menggebu Johnny Plate Menteri Komunikasi dan Informatika desak Panja Komisi 1 DPR segera sahkah RUU PDP
Era digital membutuhkan payung hukum yang melindungi data pribadi
Sistem pengawasan PDP sebaiknya diserahkan kepada lembaga independen.
Pandemi itu membuyarkan banyak aspek. ekonomi menjadi penting. Johnny Plate selaku Menkominfo memegang peran krusial & penting. Berikut 5 programnya.
Keamanan data memang menjadi prioritas pelanggan sehingga kasus kebocoran data tentu berdampak buruk pada reputasi dan kelangsungan bisnis.
IMSII mendesak pemerintah agar secepatnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi.
