Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar pelaksanaan pidana yang berlaku di Indonesia baik secara pidana material maupun pidana formil.
RUU KUHP sudah ditetapkan sebagai UU untuk dipakai pada tahun 2025. Hal ini disetujui dalam rapat paripurna di gedung DPR RI
RKUHP harus ditunda sebelum diperbaiki pasal-pasal karet
Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berfungsi sebagai landasan dalam menengakkan hukum pidana
Kelemahan utama hukum "dukun santet" ini adalah sulitnya pendefinisian dan pembuktikan "pemilik kekuatan gaib"
Hukuman mati merupakan tradisi balas dendam, bukan untuk mencari keadilan, kepastian,dan kemanfaatan. Sejatinya hukum yang baik adalah hukum yang adil
Kebijakan negara justru terkesan hanya memberikan imunitas pejabat dari jerat hukum.
Penghinaan terhadap Presiden Dapat Dipidana! (Pasal 218 RUU KUHP)
Jika ingin banyak pengetahuan membaca jalan untuk kita memperbanyak pengetahuan
RKUHP juga akan berdampak pada dunia pariwisata Indonesia, khususnya Bali.
Sampai kapankah perdagangan orang yang dilakukan mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab itu terjadi?
Pada September tahun 2019, indonesia mengalami krisis demokrasi lewat perkara Penolakan RUU yg amat kontroversial.
LGBT Diancam dengan Tindakan Kriminal, Tanggapan WamenKumham terhadap kejahatan LGBT di RKUHP
Santet/Black Magic dalam segi hukum Islam termasuk perilaku syirik, sedangkan syirik adalah dosa besar, santet dalam hukum Islam termasuk amdun mahdlu
Percaya atau tidak percaya?
Pembahasan rancangan undang-undang hukum pidana dipanjangan atau Panitia kerja DPR RI maupun dalam tahap rapat paripurna belum juga dirampungkan
Akhir- akhir ini tersiar draft pasal penghinaan presiden masuk kedalam RUU KUHP.
Pasal penghinaan presiden/wapres kembali muncul dalam RKUHP. Dalam draf RUU KUHP, penghinaan terhadap presiden/wapres dikenai ancaman 3,5 penjara.
Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden telah dimasukan ke dalam delik aduan dan bukan merupakan delik umum.
