Pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sebuah misi yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dalam video singkat nya itu Presiden mengemukakan Proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN harus dalam rangka memperkuat KPK.
Kali ini Para Guru Besar se-Indonesia angkat Bicara. Mereka meminta ketidaklulusan 75 Pegawai KPK dibatalkan.
Pemberhentian para pegawai KPK yang di antaranya Novel Baswedan akibat tak lulus tes wawasan kebangsaan menuai pro dan kontra
Pada Oktober 2017, Presiden Jokowi kembali menekankan tentang komitmen Pemerintah untuk memperkuat KPK.
Peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara melahirkan kontroversi dan tanda tanya.
Masih mengenai malam itu, pegawai KPK satukan hati suarakan duka kepada publik.
Dari semula sudah di duga bahwa Undang - Undang hasil revisi KPK akan melumpuhkan lembaga pemberantasan Korupsi ini.
Ketika negara berupaya meluruskan kembali lembaga-lembaganya,termasuk KPK, sesuai wilayah kewenangannya, perlawanan terjadi disana-sini.
Mungkin ada yang berkata, KPK tidak mati, gedung megahnya masih menjulang tinggi. Ya secara fisik KPK masih ada, namun rohnya sudah sirna.
Tujuan hakiki revisi UU KPK seharusnya memperkuat institusi anti korupsi itu dan bukan sebaliknya melemahkan.
Air kebebasan telah di salurkan. Begitupun keadilan, gagah menentang tiraniD
Beberapa peristiwa di KPK yang terjadi belakangan, memotret dengan jelas kondisi KPK sepertinya terlihat mulai loyo dalam mengemban tugas pemberantasa
Selain kasus korupsi memang begitu banyak, banyak kasus korupsi dan penangkapan tersangka korupsi yang berkelindan dengan isu politik, dan ini juga su
Akhir-akhir ini, masalah yang cukup sering dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) dalam penindakan dan penanganan tindak
Terdapat kontradiksi antara harapan terkait keberadaan KPK dengan parameter kinerja KPK yang dipahami publik.
AI dapat dipakai untuk mendeteksi prosedur-prosedur yang memunculkan praktik korupsi.
Kini sedang riuh rendah penolakan dan narasi asal bukan Ahok untuk masuk salah satu BUMN. Sangat wajar melihat reputasi Ahok yang telah dilakukan era
Kalau Fadli Zon dulu bilang Jokowi planga-plongo, dia mesti membatalkan ucapan itu. Bukan karena Prabowo sekarang jadi bawahan Jokowi, tapi karena yan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Lembaga KPK tanpa dewan pengawas dan aturan pelaksana, Undang -Undang KPK hasil revisi mulai berlak
