Revisi Undang-Undang Penyiaran di Indonesia telah menjadi topik hangat yang mencerminkan dinamika politik dan ekonomi negara.
problematika revisi uu penyiaran di indonesiaPengantarDi Era digital saat ini, saat media berita digital, media berita memiliki peran yang sangat
Undang-Undang Penyiaran di Indonesia mengalami revisi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Digelar Secara Daring, Kanwil DJPb Jawa Tengah Selenggarakan Bimtek Revisi Anggaran
Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) 2024 telah menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan.
Revisi UU KPK merupakan isu sensitif yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Pro kontra terjadi antara masyarakat yang mendukung dan menolak.
Revisi UU Polri Usia Pensiun 48 ke 60 Dikaji ,Kadiv Humas Polri Suarakan Kepentingan Pengabdian Masyarakat
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menyambut positif revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
IJTI mengkritisi dalam proses Revisi Undang-Undang, merasa kurang diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam merancang Undang-Undang tersebut.
Revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru telah menimbulkan kontroversi dan kritikan dari berbagai kalangan
Polemik pilkades di 57 desa di Banjarnegara dan revisi UU Desa
Rencana Revisi UU TNI Menuai Polemik di Masyarakat Karena Dinilai Berpotensi Mengancam Demokrasi dan Menghambat Pemajuan HAM di Indonesia
Siapa tahu editum bisa membalik keadaan, artikel tanpa label jadi sebaliknya
Program Guru Penggerak Sebaiknya Direvisi dan Dievaluasi Presiden Baru. Inilah fokus tulisan Omjay kali ini. Semoga dbaca oleh para penentu kebijakan.
Revolusi Desa: Batasan Masa Jabatan Kades 8 Tahun, Transformasi dalam RUU Desa yang Disetujui Baleg DPR RI dan Kemendagri
cerpen tentang anak-anak SMA
Tujuan adanya kurikulum untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan
UU ITE atau UU No. 11 Tahun 2008 telah mengalami 2 kali perubahan
Revisi UU ITE ini menjadi polemik karena selain disahkannya menjelang pemilu yang akan menjadi alat kriminalisasi bagi segelintir orang
