Kunci suksesnya penanganan sampah di Indonesia, terletak pada karakter dan integritas para birokrasi dan pengusaha.
UUPS memandatkan kepada pemerintah (DPR dan Presiden) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Extanded Produsen Responsibility (PP-EPR).
Bantuan insidentil dari perusahaan-perusahaan CSR pada pemulung sampah, itu belum masuk kategori misi sejahterahkan pemulung, impossible.
Perlu penggunaan logika dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, agar para stakeholder bisa menegakkan aturan.
Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah sangat rawan menimbulkan instabilitas atau berpotensi terjadinya perselisihan diantara para pengelola sampah.
Asrul Hoesein yang selama ini getol menyuarakan penegakan dan pelaksanaan regulasi persampahan diangkat menjadi Ketua Komisi Penegakan Regulasi Sampah
Produsen sampah jangan dipaksa dan dibiarkan berbuat sendiri pada sistem yang keliru yang tidak melembaga dalam mengelola sampah dan sisa produk berke
"Sampai saat ini yang saya tahu belum ada satu kota pun yang berhasil menangani sampah," Presiden Joko WidodoSebuah resolusi paradoks berdasar perilak
"Darurat sampah Indonesia terjadi bukan karena soal teknis tapi lebih kepada sikap oknum birokrasi yang lalai jalankan regulasi sampah ahirnya berdamp
Menyimak pengelolaan sampah di Jerman tersebut diatas (Bisakah Indonesia Belajar Menghemat Sampah dari Jerman? ditulis oleh Sobat Kompasianer ACJ
