Rancangan KUHP 241: Hina pemerintah di media sosial diancam 4 tahun penjara. Bagaimana tanggapan masyarakat serta tanggapan dari berbagai pihak?
Pada beberapa pekan lalu ada sebuah petisi yang beredar melalui situs change.org. Petisi tersebut berisi survey yang digalakkan oleh Hannah Al Rashid,
Rancangan Undang-Undang Pemilu sudah disahkan oleh DPR. Berbagai macam isu krusial muncul agar dijadikan pijakan pada Pemilu 2019 mendatang.Dewan Perw
Belakangan ini muncul wacana dimana pemerintah akan memperketat syarat Calon Legislatif atau yang biasa disebut Calegkhususnya untuk kalangan artis, p
[caption id="attachment_344841" align="aligncenter" width="560" caption="Sumber Foto : thekompasiana.blogspot.com"][/caption] PENULIS
Menjelang tragedi G30 S PKI 1965 Partai Komiumis Indonesia (PKI ) menggagas agar buruh dan tani dipersenjatai yang mereka sebut sebagai kolone kelima
JAKARTA-GEMPOL, DPR merupakan salah satu lembaga penyokong proses demokratisasi di Indonesia. Dengan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang te
Keterbukaan Melalui Rapat Paripurna DPR, Jumat 17 Desember 2010, Ketua DPR Marzuki Alie mengkonfirmasi bahwa Rancangan Undang-Undang Keistimewaan D
[caption id="attachment_79706" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption] 10 Desember 2010, Jumat sore.
Masih ingat dengan salah satu (publikasi) tulisan yang berjudul "Sebuah Studi Banding RUU Keimigrasian Hanya Butuh Rp 17 Ribu" ? Penulisnya adalah
Adanya Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas 2011 sejumlah 71 RUU (bahkan baru saja dapat informasi da
1. Memuat secara singkat sejarah dan identifikasi permasalahan 2. Argumentasi kenapa perlu ada pengaturan (Undang-Undang/UU), apakah kare
Pernyataan Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PROLEGNAS 2011 PROLEGNAS 2011 MENDORONG AGENDA PEMBARUAN HUKUM, PENYIAPAN REGULASI PEMILU, DAN PER
Mengapa Perlu Ada Prioritas? Pemerintah dan DPR memerlukan suatu daftar prioritas dalam penyusunan legislasi. Hal ini disebabkan oleh pelbagai kete
Aah..sudah lama tidak menulis di sini. Berbagi pencerahan, mengabarkan kegelisahan, atau sekedar kontribusi gagasan. Alasan klasik tapi itu adanya.
Usulan moratorium studi banding yang disampaikan oleh Fraksi PAN pada saat Rapat Paripurna DPR 26 Oktober 2010, yang kemudian belakangan diikuti pula
Berikut ini catatan/ulasan singkat terhadap Peraturan DPR tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR http://bit.ly/cmc1T4
Dalam sebuah kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, d
Satu tahun sidang telah dilalui anggota DPR hasil Pemilu 2009. Selama kurun waktu tersebut, perjalanan lembaga DPR tidak lepas dari berbagai sorotan d
