Ambang batas parlemen bertujuan untuk memperkuat sistem multipartai, sedangkan PT bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial.
Artikel ini membahas pentingnya masa tenang digunakan pemilih untuk memaksimalkan pertimbangan dalam memutuskan pilihan
Menengok toleransi. Perlu kita budayakan. Jangan sampai melupa
Sepenggal kisah pilu: Begawan Durna gugur, karena korban berita bohong. begini kisahnya.
Akal sehat kalah oleh akal bulus? renungkanlah sebelum telat, jika hati nurani masih menjadi panglima bagi budi dan olah pikiranmu, Mendung Demokrasi
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap perjuangan Palestina. Kita tau bahwa sudah
Gonjang-ganjing politik pasca keputusan MK dan sidang MKMK telah menjadi perbincangan panas jelang pilpres
KEADILAN YANG SEADIL ADILNYA ADALAH KETIDAK ADILAN !!!
Masyarakat Indonesia terutama kabar perpolitikan Indonesia dikejutkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Berikut analisis sosiologinya!
Putusan 90 yang dikeluarkan oleh MK, dipimpin Hakim Anwar Usman yang notabene adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, menuai banyak kontroversi.
Pahlawan bukan lagi mereka yang bergelimang darah. Pahlawan saat ini adalah mereka yang berpegang teguh pada nurani.
Aku adalah Sengkuni. Aku hanyalah seorang anak kecil ingusan yang mencoba bermain sandiwara bersama orang tua.
Pilpres itu menampakkan otak otak miring para politisi gadungan
Inilah Upaya Mengembalikan Marwah dan Kewibawaan Mahkamah Konstitusi (MK)
Hakim Anwar Usman tak punya pilihan lain selainpasrah kepada Allah sebagai pemilik jabatan pasca diberhentikan dari jabatan hakim ketua MK.
Memperkuat Kode Etik & Pakta Integratis untuk MK ke depan ini sangatlah penting, agar negara ini tetap berada di rel hukum berdasar konstitusi negara.
Publik fokus kepastin keputusan MK nomor 90/PUU-XX/2023. Tetapi, hakim MK memutuskan bahwa ketua MK diberhentikan.
Masyarakat Kecewa atau Mendukung Putusan MK
Hakim Konstitusi Anwar Usman menyebut tudingan pelanggaran berat yang membuat ia tidak lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai fitnah belaka
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran etika oleh sembilan hakim MK dalam perkara batasan usia calon presiden.
