Dalam tulisan ini disajikan pandangan kritis terkait perselisihan hasil pemilihan bupati kab. Serang dengan merujuk pada putusan Mahkamah konstitusi.
Hanya Di TPS 04 Malawaken Sajakah Pemilih Tanpa Bawa KTP?Putusan MK Adalah Putusan Besifat SpekulatifPenulis Nama Pena : Epikuros Dayakensis (Peneliti
Mahkamah Konstitusi Telah Mengeluarkan Putusan No.6/PUU-XXII/2024, mengenai syarat rekrutmen jaksa agung bukan berasal dari pengurus partai politik.
Putusan MK melarang pembatalan polis sepihak, melindungi nasabah tetapi menantang industri asuransi menghadapi risiko fraud.
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan bagi lulusan sarjana keperawatan non-profesi untuk diakui eksistensinya sebagai perawat teregistrasi
Mustika Ratu Sambut Baik Putusan MK, Industri Spa Diakui Sebagai Layanan Kesehatan Tradisional
Spa sebagai entitas usaha sangat potensial untuk dikembangkan secara progresif di Indonesia.
Harapan untuk masa depan demokrasi akan selalu menyala setelah judicial review empat mahasiswa dikabulkan oleh MK.
Dengan dihapuskannya presidential threshold, kita memasuki babak baru dalam politik Indonesia. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya.
Gerakan Sosial Solidaritas Mahasiswa Aceh Atas Ketidakpuasan Mereka Terhadap Putusan MK
Putusan MK 31 Oktober 2024 hasil Uji Materi UU Ciptaker bawa perubahan besar: upah minimum, pesangon, PKWT, dan perlindungan pekerja lebih adil.
Putusan MK atas UU Cipta Kerja jadi harapan baru bagi para buruh, namun tantangannya nyata.
Trias Politika sebagai konsep pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal inggris bernama john locke
Pemilu 2024 meski telah banyak memunculkan peran keterwakilan perempuan tp tetap saja sistem kepartaian memang masih terlalu maskulin pada praktiknya.
Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan? Benarkah demikian? Atau justru Vox Populi Vox Dei yang populer itu sering disalahartikan?
Drama di seputar pendaftaran pilkada 2024, khususnya di DKI Jakarta, sudah berakhir (endgame) dengan antiklimaks.
Munculnya Perdebatan paska keluarnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dan Nomor 60 Tahun 2024 adalah hal yang wajar dalan negara Demokrasi
X (Twitter) adalah wadah beragam tone deaf tempat di mana kritik sosial bisa pula dinarasikan untuk kemudian disampaikan.
Riuh pilkada pada akhirnya hanya membuat rakyat menjadi penonton dari kejauhan sementara para elit partainya sibuk berakrobat (politik).
Jika hanya ada satu paslon, ini kondisi yang sangat tidak sehat dilihat dari sisi pelaksanaan prinsip demokrasi.
