Gerakan sosial dari kalangan mahasiswa mulai beraksi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus 2024 di sejumlah lokasi di Indonesia.
ABH di Jember Divonis 3 Tahun Penjara dan Pelatihan Kerja, Putusan Diterima Semua Pihak
Memahami Putusan dan Eksekusi di PTUN: Antara Keadilan dan Tantangan PelaksanaanDalam sistem hukum administrasi di Indonesia, Peradilan Tata Usaha Neg
Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dari sebelum proses peradilan sampai dengan selesai
Kasasi merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia yang berfungsi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar
Gerakan mahasiswa memanas: menolak politik dinasti Jokowi sebagai ancaman demokrasi.
Kampanye Pilpres di era digital menghadirkan tantangan kompleks yang diperparah oleh regulasi komunikasi digital yang masih terus berkembang dan serin
PHPUKADA 2024: Mayoritas Sengketa Pilkada Diselesaikan di Luar Sidang MK
Mahkamah Konstitusi, Jakarta (5 Februari 2025) - Pembacaan Putusan Gugatan PHP Pilkada Tolikara yang diajukan oleh Paslon No.2 (Nus Weya - Yan Wenda)
Mahkamah Konstitusi, Jakarta (4 Februari 2025) - Dalam Sidang Pembacaan Putusan Dismissal terhadap gugatan PHP Pilkada Tolikara, Dengan Perkara No.306
Kalau kamu bolos sekolah mungkin kamu akan dipanggil guru BK. Tetapi kalau kamu bolos sidang di Pengadilan siap-siap saja kamu kalah di persidangan
APH (Aparat Penegak Hukum) merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.
Banyaknya aktor politik yang mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dengan kendaraan politiknya sangat memungkinkan untuk meraih s
Kinerja hakim saat ini menjadi suatu perhatian public, dimana pada kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertamba
bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek
Banding merupakan upaya hukum lanjutan atas putusan tingkat pertama (Pengadilan Tinggi), yang mana terkait dengan proses hukum banding dalam kewenanga
Proses panjang menuju keadilan ini bukan tanpa hambatan. Sebelumnya, Yunadi & Associates melaporkan dugaan pelanggaran oleh oknum hakim dan panitera
melihat gerakan #KawalPutusanMK sebagai implementasi Teori Masyarakat Jaringan Castells
Kepercayaan Konsumen harus dilindungi oleh Hukum
Kajian terhadap Kejanggalan Kasus Alex Denni dan Rekayasa Putusan Pengadilan
