Penghapusan presidential threshold: Langkah baru demokrasi Indonesia! Lebih banyak kandidat, lebih inklusif, dan partisipasi politik meningkat.
Kamis, 2 Januari 2024 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyebutkan bahwa Pasal Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilih
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia?
Presidential Threshold diperlukan untuk mencegah fragmentasi politik dan memastikan stabilitas pemerintahan juga dapat dipertanyakan.
Ayat 2 Pasal 6A UUD 1945 Bertentangan Dengan Ayat 1 nya
Kelihaian berpolitik Luhut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lebih besar, bukan sekadar untuk melanggengkan kekuasaan.
Presidential Threshold 0% sebagai penyegaran demokrasi, namun membuka problematika baru tidak tercapainya konsolidasi demokrasi.
Menjelang pemilihan umum tahun 2024, potensi gugatan terhadap mekanisme presidential threshold masih terbuka
Akhir-akhir ini berita mengenai Presidential Threshold ramai menghiasi media massa, lalu apa sebenarnya arti istilah tersebut.
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akhirnya telah usai. Bisa dibilang ini Pemilu yang paling melelahkan sepanjang berdirinya Republik. Bayangkan saja,
Saya lebih suka menyebut kawan-kawan pejuang golput sebagai Yang Mulia Golputers. Penyebabnya adalah karena ketika melihat argumen yang kerap kali ter
Putusan Mahkamah Konstitusi yang kembali menolak judicial review Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait ambang batas pencalonan presiden (presidentia
Kontenstasi pada pilpres 2019 belum menyajikan pilihan kandidat dari kader-kader terbaik bangsa. Para kader terbaik bangsa (sebut saja Rizal Ramli, Da
Sampai H-1 batas pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga memutus perkara gugatan presidential threshold. H
Pada tanggal 21 Juli 2017 silam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah disahkan dan akan diberlakukan untuk pemilu pada tahun 2019 nanti. Terdapat b
Satu bulan lagi kita akan punya Capres dan Cawapres untuk bertanding dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Siapa-siapa yang akan menjadi pasangan C
PT nol persen, apa yang akan terjadi coba? Jika ambang batas penyalonan presiden seperti kehendak beberapa pihak dan kelompok adalah nol persen, atau
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajuka
Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan serta jumlah penduduk yang tinggi dan oleh sebab itu, dibutuhkan hukum untuk menciptakan suasana yang
RUU pemilu memiliki 5 paket isu krusial yaitu mengenai presidential threshold, parliamentary threshold,sistem pemilu, dapil magnitude dan metode konve
