Astagfirullah. Hanya itu saja kata yang diucapkan terkait judol (judi online). Judol dengan segala aktivitasnya yang meracuni dan menyebelak
Perputaran uang judi online di Indonesia
Komisi III DPR RI apresiasi PPATK yang terima penghargaan internasional dari AS atas dedikasi dalam memberantas pencucian uang dan menjaga integritas
"Pengalaman magang yang tak terlupakan! Dari belajar menganalisis transaksi mencurigakan hingga mengikuti presentasi kasus menarik tentang TPPU."
Judol (Judi Online) menjadi magnet haram yang kuat, memerangkap masyarakat, merusak segala tatanan kehidupan. Bagaimana solusinya?
Baru-baru ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan informasi mengejutkan tentang adanya dana hasil kejahatan
Perputaran dana judi online di Indonesia capai Rp 691,8 triliun dalam tujuh tahun terakhir. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
Judi online tidak menawarkan kekayaan sama sekali. Ia hanya memberi ilusi yang tidak disadari mengawali kehancuran hidup.
Ironisnya, mayoritas pemain judi online adalah mereka yang berpenghasilan tak lebih dari Rp 1 juta sebulan.
Wow... Indonesia benar-benar Darurat Judi Slot Online! Transaksi mengalami lonjakan lebih dari 8000%!
Menurut anggota DPR, Santoso, banyak laporan yang dihasilkan oleh PPATK tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari aparat penegak hukum.
Banyak faktor yang menyebabkan orang mudah bermain judi online. Karenanya tak cukuplah kaua Kominfo mau memblokir X. Perlu libatkan banyak pihak.
Keberadaan Artificial Intelligence sejatinya bukanlah subjek hukum yang sama seperti manusia.
Secara kasat mata, ini adalah strategi promosi yang sangat logis, karena menggunakan semua medium yang bisa digunakan
Penggelapan uang adalah kejahatan yang merugikan orang lain. Simak penjelasan, pasal hukum, dan contoh perkara penggelapan uang di sini.
Judi online sudah menjadi masalah darurat. Upaya penghentian aktivitas transaksi judi dapat menjadi alternatif menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
Menyelamatkan akses lahan pemilik modal, Kepala BPN Sumba Barat Daya NTT menolak menerbitkan sertifikat lahan warga senilai 10 Milyar Rupiah, ada apa?
Adanya tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun
Sebagian anggota DPR terlalu kaku memahami tentang konsep sebuah hukum yang sangat normatif
Pembenahan instansi plat merah jangan hanya salon, sungguh dicari akar masalah, tindakan korektif.
