Konsep Imamah dan Mahdi: Mengapa perbedaan Sunni-Syiah terus memicu ketegangan? Temukan akar masalahnya dalam sejarah panjang Islam.
Temukan sisi lain dari energi geothermal, mulai dari potensi manfaat hingga dampak tersembunyi yang jarang dibahas.
"PPN 12%: Kebijakan Baru, Masa Transisi Januari 2025, dan Dampaknya bagi Masyarakat. Simak Penjelasannya!"
Kerja paksa pada zaman Jepang atau lebih dikenal dengan romusha menimbulkan banyak polemik bagi bangsa Indonesia
Polemik PPN 12% di Tengah Keluhan Masyarakat
Mencari untung dari polemik STy
Ketua RW 07 Kelurahan Karanganyar Terpilih Warga Minta Polemik Pemilihan Tidak Berlanjut
Parkir sembarangan dipicu oleh keterbatasan lahan parkir, kurangnya penegakan hukum dan sosialisasi, juga minimnya kesadaran masyarakat
PendahuluanPembahasan mengenai pergantian jabatan di dalam kepemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah bagi setiap negara. Karena pada dasarnya, se
Diperlukan analisis ilmiah mendalam yang mempertimbangkan aspek hukum, supremasi sipil, serta data dan aturan yang relevan.
Pergantian antarwaktu (PAW) memungkinkan partai politik untuk merespons cepat jika anggota DPR tersandung masalah.
POLEMIK PENGOBATAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHMUHAMMAD ZAKY ARRASYID/191241048FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKATUNIVERSITAS AIRLANGGA
Etika komunikasi digital sangat penting, terutama ketika menyangkut topik-topik sensitif seperti kehidupan pribadi dan orientasi seksual
Profesor yang memilih untuk tidak dipanggil dengan gelar, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kelemahan dan kesalahan.
Kekhawatiran lain adalah sistem zonasi dapat menurunkan mutu sekolah di daerah pinggiran. Sekolah-sekolah di daerah yang kurang diminati berisiko
Polemik Pemerintah Tajikistan membuat peraturan Undang-Undang yang melarang warga nya memakai hijab.
Saat ini kebijakan Tapera ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat menuai pro dan kontra berbagai kalangan mulai dari Gen-Z hingga generasi millen
BPD Gagal tunaikan amanah, polemik semakin membara. BPD Desa Tanah Merah di ujung tanduk penantian.
Tanggal 27 November 2024, Pilkada serentak akan digelar di Indonesia. Putusan MA turunkan usia minimum calon gubernur 30 dan bupati/walikota 29 tahun.
IKN, TAPERA dan Polemik menuju masa Transisi Pasca terpilihnya PRABOWO-GIBRAN dan di sahkannya UU DKJ 2024
