"PKPU: Antara Hukum dan Keadilan, Mana yang Lebih Penting? Temukan Jawabannya dalam Kasus Adhi Persada Properti"
HUKUM DAGANG PKPU
Memburuknya demokrasi (Sumber: democrazy.id)KITA perlu meningkatkan pengawasannya di Masa Tenang Pilkada Serentak 2024. Yang dimulai tanggai 24 Novemb
Pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan peradilan khusus diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif.
Artikel ini mengulas peluang PDIP dan Anies dalam Pilgub DKI setelah KIM Plus mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono
Permasalahan hutang piutang merupakan suatu perkara yang sering terjadi dilingkungan masyarakat
Putusan MA ubah batas usia calon kepala daerah, peluang besar bagi calon muda, namun picu kritik soal stabilitas dan kualitas kepemimpinan.
Terbitnya PKPU Pilkada 2024 oleh KPU RI memiliki dampak yang luas dalam dinamika politik Indonesia.
Alat peraga kampanye utamanya spanduk dan umbul-umbul diperlukan Caleg dan Parpol. Pemasangannya harus pada tempatnya, peduli atas ketertiban umum.
Putusan DKPP bahwa KPU telah melanggar etik dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tidak menganulir status cawapresnya
Salah satu bentuk tabungan yang dewasa ini di segani anak muda yakni arisan, akan tetapi tak sedikit pula justru banyak menuai masalah.
Pekerja berserikat dalam wadah serikat ekerja salah satu fungsinya adalah memperjuangkan hak karyawan jika perusahaan terancam pailit
Putusan MA terkait Pembangunan Apartemen atau rumah susun dalam keadaan pailit atau PKPU
Hari semakin dekat dengan Pemilihan Umun (PEMILU) 2024 , terjadi pelanggaran terhadap aturan kampanye
Agenda kuliah pakar tersebut menarik peserta hingga mencapai batas maksimum yakni 300 peserta
BHP Surabaya menghadiri kegiatan Seminar Kepailitan dan PKPU yang diselenggarakan oleh BHP Semarang
Artikel Hukum tentang Kepailitan dan PKPU (pengertian dan pembagian).
Rekapitulasi rancangan DAPIL DPRD Kabupaten/Kota, Total usulan rancangan DAPIL seluruh Kabupaten/Kota berjumlah 1027.
KPU melalui keputusan KPU Nomor 551 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 menetapkan 18 PARPOL Nasional dan 6 PARPOL Lokal Aceh.
Tim UNNES GIAT 3 Desa Bajingjowo mengadakan Sosialisasi Hukum Hutang Piutang di Balai Desa Bajingjowo.
