Proses pengambilan keputusan DPR RI dalam mengesahkan kebijakan publik, dianalisis melalui perspektif manajerial decision-making.
Penetapan Perpu Cipta Kerja Berujung Demo Mahasiswa dan Masyarakat, Apakah Berdampak pada Perekonomian?
Ada apa dengan Perppu cipta kerja nomor 2 tahun 2022
PERPU Cipta kerja ciderai konstitusi dan DPR tak perhatikan Rakyat, begini penjelasannya
Banyak pihak yang khawatir Perppu ini dapat memperburuk keadaan lingkungan dan hak-hak masyarakat
Pada tanggal 15 Maret 2022, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
Apakah dengan perpu ini maksud terselubung dari pemerintah akan terpenuhi?
Mulai dari penciptaan lapangan kerja, investasi, stabilitas politik, kepastian hukum sampai kepada penguatan pertumbuhan ekonomi.
Waspadai narasi-narasi yang menjebak dan terkesan hanya asal beda.
Jangan sampai agama dipakai untuk memperkeruh suasana dan citra Indonesia di mata dunia.
Pemerintah Telah Menerbitkan Perpu Tentang Cipta Kerja
Pemerintah tetap mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap ancaman krisis ekonomi global yang diperkirakan akan mengguncang lebih keras nantinya
Randi Hadinata Beberapa waktu belakangan ini kata omnibus law begitu sangat populer dan familiar di telinga s
Satu hal menggelitik ketika membaca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nom
Pada tanggal 31 Maret 2020 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TELAH MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEG
Beberapa hari lalu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabil
Sepekan terakhir ada beberapa rangkaian berita yang menarik perhatian publik menyangkut DPR dan mahasiswa. Walaupun berita tersebut tampak tidak terka
Ada yang bisa menjelaskan kenapa UU Antiteror seolah2 menjadi titik penentu penanggulangan terorisme? Sedangkan saat ini kita mendengar Densus 88 Anti
Pada dasarnya Teroris tidak berhak menikmati perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kenapa? Karena Terorisme adalah sebuah aksi barbarisme yang tidak m
Sebagian golongan menyambut positif Perppu tersebut, sedangkan sebagian golongan bereaksi sebaliknya. Apresiasi setinggi-tingginya pada PBNU yang tela
