Posyandu Era Baru akan menjadi pusat pelayanan publik dan informasi
Penugasan/penempatan bagi Pamong Praja Muda lulusan IPDN berdasarkan aturan terbaru
Praktik rangkap jabatan tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa, tapi rangkap jabatan juga dilakukan ditingkat RW. Ada apa sebenarnya?
Pemerintah telah mengambil tindakan untuk mengatasi polemik social commerce yang dianggap bisa merugikan UMKM lokal.
Sebagian besar instansi patuh pada ketentuan pakaian dinas mereka. Mereka tidak bisa main-main dalam menentukan modelnya.
negara tidak harus mengurus nama-nama warga negaranya, cukup negara bekerja sekuat tenaga untuk memajukan kesejahteraan
Penulisan nama dalam dokumen kependudukan, sekarang ada aturannya.
Birokrasi Makin Mudah, Dokumen Kependudukan Tidak Perlu Legalisir
Pembangunan tak mungkin lepas dari sebuah negara entah dari segi fisik, politik, budaya, maupun ekonomi. Setiap adanya pembangunan pastinya akan ada s
"Selamat Pagi Bang Haji Wisnu, ... apakabar hari ini? " ... sapa teman-teman FKDM Kecamatan atau Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur."Selamat
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2018 baru saja ditanda tangani pada 9 Januari 2018 merevisi ketentuan Permendagri No. 74 Tahu
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) akhirnya dibatalkan usai dikritik
Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah D
Peraturan yang diciptakan di negara ini selalu saja menimbulkan masalah baru. Kadang, peraturan yang satu juga tumpang tindih dengan peraturan yang la
BKD Kota Batam sebagai ujung tombak penyediaan pegawai seharusnya melakukan verifikasi sebelum APBD disahkan. BKD Kota Batam juga seharusnya mendapat
Ooo Jebat, Bangunlah Kau Jebat? "Dengan adanya peraturan baru itu, maka penggunaan seragam dinas pada Senin – Selasa pakaian dinas krem. Rabu ke
Di dalam Permendagri No. 6 Tahun 2016 yang berlaku mulai Senin tanggal 8 Februari 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri
Dewasa ini kita tahu betapa banyaknya kementerian yang ada diIndonesia. Agar tidak berakibat pada pembengkakan alokasi APBN dikarenakan hal tersebut,
[caption id="attachment_198687" align="aligncenter" width="458" caption="Indonesia Butuh Kementerian Persampahan_dok.Asrul.2012"][/caption] Fakta dan
Ketika penulis selesai memposting link legal opinion[1] atas Surat Deputi IV LKPP mengenai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang d
