Lembaga pinjaman suku klaim bisa kenakan bunga 600%, namun negara bagian ini berjuang untuk menghentikan praktik eksploitatif tersebut.
Apakah Produk Skincare Anda Benar-Benar Ampuh atau Hanya Overclaim? Simak Analisis Hukumnya!
Konsumen berhak atas kompensasi dari produk skincare yang ternyata overclaim, dan brand owner wajib memberikan kompensasi tersebut.
Online Dispute Resolution sebagai prosedur penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen di dunia dan Indonesia
Artikel ini mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekonomi adil dan berkelanjutan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
Seorang dosen tidak akan pernah lepas yang namanya publikasi, itulah yang dilakukan oleh seorang wanita yang saat ini berkarier di UNIDHA, Padang
Pentingnya Bijak dalam Bertransaksi E-commerce Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Ombudsman RI catat kerugian Rp 484,4 miliar di sektor keuangan, 2021-2024, menyoroti perlunya pengawasan efektif oleh OJK.
Artikel ini membahas mengenai pentingnya edukasi publik mengenai hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen di Indonesia
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah berusia tua masih seperti macan ompong.
Perlindungan konsumen terhadap penipuan mobil bekas: kisah seru Deka Reset #PerlindunganKonsumen #PenipuanMobilBekas
Rupiah digital baru akan dirilis 2025 mendatang dan dicanangkan sebagai alat pembayaran yang sah. Apa saja tantangan dan risiko yang harus dihadapi?
Komitmen BI dalam melindungi hak konsumen sekaligus mempertahankan kepercayaan konsumen di tengah ancaman kejahatan siber
Apa kekhawatiran masyarakat saat menggunakan layanan keuangan digital? Bagaimana perlindungan konsumen mengatasi kekhawatiran ini?
Regulasi OTT: Kebebasan Konten vs. Pengawasan Ketat. Dampaknya pada Konsumen dan Tontonan.
Nicheal mengusung program kerja berupa edukasi “Menjadi Pelaku Usaha Yang Sadar Hukum”
Sebagai lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat, bank memiliki peran sosial yang besar untuk masyarakat.
tenaga outsourcing tidak lain hanyalah sebuah praktek perbudakan modern yang dikemas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia
mengabaikan pengurusan BPOM berarti mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dijual aman dan memenuhi standar
Pemerintah sebagai regulator sekaligus penyelenggara sistem pengadaan e-commerce wajib membuat dan mensosialisasikan peraturan hukum
