Artikel ini membahas mengenai bagaimana perdagangan bebas membawa banyak potensi manfaat dan juga peluang bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia
Pentingnya memahami dan menghormati keragaman nilai masyarakat menjadi jelas dalam konteks politik, terutama saat implementasi transformasi ekonomi.
Perdagangan bebas adalah sistem ekonomi di mana negara-negara memperdagangkan barang dan jasa tanpa hambatan atau pembatasan seperti tarif, kuota
Dinamika perekonomian global terus berjalan mengikuti tren global dan dapat mengalami fluktuasi yang tidak menentu namun masih bisa diperkirakan.
Imbas dari banjir impor produk bekas ialah tertekannya insdustri tekstil dalam negeri khususnya industri kecil menengah
Era globalisasi saat ini sudah tak zaman lagi kalau suatu negara tak melakukan perdagangan bebas. Free trade membawa sejumlah manfaat dan risiko.
Isu Mengenai Human Trafficking yang ada Di Lintas Negara
Salah satu kementerian yang diganti pimpinannya melalui reshuffle kabinet terbatas (23/12/2020) adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari Ag
Perdagangan bebas melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) sebenarnya merupakan salah satu b
Bila memperhatikan kelompok yang melakukan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, yang dominan adalah kelompok pekerja dan kelompok mahasiswa. Tentu se
UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang sudah dikategorikan sebagai usaha mikro. Dengan adanya UMKM kreatif
Banyak warga Indonesia yang masih bingung dengan adanya perdagangan bebas. Dengan demikian, perdagangan bebas dikenal sebagai perdagangan bebas antar
UMKM terus menjadi salah satu penyokong kestabilan ekonomi Indonesia. Melihat ke belakang dimana ketika krisis ekonomi 1998 UMKM tetap berdiri ko
Sistem perdagangan bebas sudah ada sejak tahun 1947 dengan didirikannya sebuah lembaga yang diberi nama GATT (General Agreement on Tariff and Trade) y
Rezim Proteksionisme Ekonomi Donald TrumpUmumnya kita mendengar bahwa akhir pekan lalu Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan penghapusan fasilitas ta
