Senin malam itu, tepatnya tanggal 13 Januari 2025, pukul 20.00 WIB, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya di kantor. Suasana ruangan yang sebelu
Penerapan peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
PERBEDAAN UNDANG -- UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH KOTA JAKARTA NO. UU PERBEDAAN PENGERTIANPRINSIPOTONOMI1Peraturan
Bagaimana sebuah peraturan daerah bisa menjamin kepastian, memberi manfaat, dan menjaga keadilan?
ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 1 TAHUN 2020
Secara keseluruhan, aturan ini bertujuan untuk menjaga tata kelola transportasi yang tertib dan efisien
Perda ini biasanya fokus pada pengaturan dan pengelolaan suatu aspek tertentu di daerah.
Fenomena pemilihan calon anggota lembaga musyawarah kelurahan, mengundang perhatian publik jakarta. Fenomena kekuatan uang mengalir di dalamnya
Masalah sampah di Kota Pekanbaru semakin mengkhawatirkan
Perda adalah senjata penegakan yang harus dipahami dengan baik dalam menciptakan ketentraman dan tidak disalahgunakan.
Mengikuti asistensi dan supervisi dari kementerian/pemerintah pusat tentu mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang bermanfaat bagi daerah
Desa-desa di Indonesia seringkali dianggap sebagai tempat yang tertinggal dalam hal teknologi dan kreativitas digital.
Dalil dalam agama seringkali dipergunakan untuk mendukung praktek intoleransi berdasar ayat-ayat yang dipenggal tanpa konteks
Ada banyak perda yang tidak berdampak atau dilaksanakan salah satu masalahnya tidak tersosialisasikan dengan baik.
Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran vital dalam mengatur urusan di tingkat Provinsi.
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo membatalakan sekitar 3.143 Peraturan Daerah, dan 8 diantaranya adalah berasal dari kota Depok.
Kota Tangerang menghadapi masalah serius terkait maraknya operasi truk tanah di luar jam operasional yang telah ditetapkan.
Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menghadapi tantangan serius terkait praktik prostitusi dan penjualan minuman keras (miras) yang masih marak
