Cari tahu solusi jitu penanggulangan banjir di pekanbaru melalui optimalisasi pengambilan keputusan BPBD! Temukan jawabannya di artikel ini.
Izin tambang untuk ormas solusi atau kontroversi? Sungguh menarik
Ekonom Umsida berpendapat bahwa iuran Tapera sebesar 3% per pekerja, akan berjumlah 201,298 triliun jika dikaumulasi selama setahun
Mulai dari kasus korupsi Asabri, Surya Darmadi, Jiwasraya, E-KTP, dan yang terbaru korupsi komoditas timah oleh suami Sandra Dewi.
Apakah Program Tapera merupakan Program Pemerintah yang Pro Rakyat?
Tindakan pemerintah dalam membentuk peraturan pengelolaan sampah sebagai bentuk mencegah terjadinya pembuangan limbah ke sungai
implementasi peraturan pemerintah mengenai sampah yang dibuang ke sungai
Sesungguhnya warga tidak berkeberatan untuk pindah dan tidak menolak untuk pembangunan yang berlangsung saat ini.
Simak artikel berikut ini untuk informasi mengenai penutupan Konsesi Visa Covd-19 pada 25 November 2023
Liquefied Petroleum Gas/LPG 3 Kg selalu menjadi pemberitaan ditiap tahun di Indonesia.
Kehidupan di sekolah mirip dengan hidup di negara. Keduanya punya peraturan
Keputusan pembukaan perizinan ekspor pasir laut oleh Presiden Joko Widodo melalui PP No 23 Tahun 2023 menimbulkan pro kontra. Siapa yang diuntungkan?
Implementasi Peraturan Pemerintah Mengenai Pembuangan Limbah Rumah Tangga di Sungai
Kualitas air bersih dan sanitasi layak merupakan dua aspek penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 menjadi acuan pengelolaan satuan pendidikan bagi penyelenggara pendidikan di negeri ini..
Ageisme membatasi orang untuk mengakses kesempatan yang ada. Padahal, secara fisik dan mental masih bisa bersaing dengan mereka yang berusia di bawah.
Pengelolaan sedimentasi laut secara tepat diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ekologi dan ekonomi
Dalam artikel ini kita akan membahas mengenai fenomena penggunaan jalanan umum untuk acara pribadi oleh masyarakat daerah perkampungan
Contoh Kasus Ketenagakerjaan Beserta Jawabannya
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
