Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999, limbah dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu.
Pajak bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat, melainkan juga salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian suatu negara.
Surabaya, 16 November 2024. Tax Center Universitas Airlangga mengadakan acara yang mengusung tema yang sedang hanga
kompetensi & Impelemtasi Elektromedik terhadap masyarakat
pentingnya mengetahui peraturan perundang undangan republik Indonesia agar dapat membantu dan menambah pengetahuan dalam bidang politik pemerintahan.
Peradaban bangsa Indonesia yang ketimuran yang dijiwai oleh mayoritas masyarakat muslim hendak digeser dan diganti dengan peradaban barat yang nista.
Guru yang bijak dapat dipastikan akan beretika dalam hal pembelajaran yang menghubungkan dengan alat reproduksi pada manusia.
Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memperkuat layanan promotif dan preventif guna mencegah masyarakat dari risiko penyakit.
PP Nomor 28 2024 menuai kontroversi karena dianggap melegalkan pergaulan (seks) bebas di kalangan remaja dengan menyediakan alat kontrasepsi.
Peraturan Presiden tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menuai banyak polemik, dosen Umsida beri tanggapan
Tolak PP No. 28 Tahun 2024 yang Bertentangan Dengan Nilai-nilai Pancasila dan Norma-norma Agama
Baru-baru ini, Kemenkominfo merilis sebuah peraturan kontroversial yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat masyarakat sipil, Kita kecolongan!!
Cari tahu solusi jitu penanggulangan banjir di pekanbaru melalui optimalisasi pengambilan keputusan BPBD! Temukan jawabannya di artikel ini.
Izin tambang untuk ormas solusi atau kontroversi? Sungguh menarik
Ekonom Umsida berpendapat bahwa iuran Tapera sebesar 3% per pekerja, akan berjumlah 201,298 triliun jika dikaumulasi selama setahun
Mulai dari kasus korupsi Asabri, Surya Darmadi, Jiwasraya, E-KTP, dan yang terbaru korupsi komoditas timah oleh suami Sandra Dewi.
Apakah Program Tapera merupakan Program Pemerintah yang Pro Rakyat?
Tindakan pemerintah dalam membentuk peraturan pengelolaan sampah sebagai bentuk mencegah terjadinya pembuangan limbah ke sungai
implementasi peraturan pemerintah mengenai sampah yang dibuang ke sungai
Sesungguhnya warga tidak berkeberatan untuk pindah dan tidak menolak untuk pembangunan yang berlangsung saat ini.
![[HororSabtuPagi]: Bayang-Bayang Di Balik Cermin](https://assets-a1.kompasiana.com/images/avatar/941e83e0-d7bc-46e6-b4a7-0a40dc0aef80-613c2bcb01019006d5292102.jpg?t=t&v=40&x=40){kind=small}
