Mengajarkan pentingnya hukum dan peraturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dasar melalui PPKn
Kajari Kediri Melepaskan Tembakan Usai Diadang Oleh LSM,Apakah Diperbolehkan?
Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 akhirnya rilis. Hal ini membawa angin segar bagi para pendamping desa, perangkat desa, dan masyarakat luas.
Aturan yang adil memberikan semua siswa kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Perlindungan hukum bagi penyu di Indonesia dimulai dengan ratifikasi CITES pada tahun 1973, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden pada tah
Di banyak sekolah di Indonesia, peraturan tentang penataan rambut siswa masih dianggap sebagai bagian dari aturan dasar yang tidak boleh dilanggar. Pe
Peran pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia sa
dinamika peraturan penyelesaian sengketa di indonesia
pengantar ilmu hukum
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Direktorat Jenderal Peraturan Peru
"Rambut siswa haruslah rapi agar mereka terlihat baik di masyarakat", kata-kata ini sering diucapkan oleh banyak guru. Setelah bertahun-tahun pendidik
Teori hukum yang sah mempunyai dampak yang sangat besar dalam bidang regulasi, karena Teori hukum merupakan suatu pemikiran kritis yang dapat memberik
Kendaraan Dinas, Dasar Hukum Kendaraan Dinas, Boleh atau Tidak
Kota medan adalah kota terbesar di Indonesia yang merupakan Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan pada tahun 1590 oleh Guru Patimpus Sembiring Pelaw
Memahami izin dan kepatuhan hukum adalah kunci bagi pengusaha di Indonesia. Pengusaha perlu mengurus izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB),
bagaimana Karang Taruna dapat memanfaatkan peluang dana pemberdayaan melalui regulasi, meski tantangan birokrasi dan kapasitas masih menghambat
Peraturan Pemerintah yang Mengatur Tentang Jabatan Elektromedis di Lingkup Pemerintahan
Permenpan Nomor 28 Tahun 2013 bukan hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga motor penggerak profesionalisme teknisi elektromedis di Indonesia
Parkir sembarangan masih menjadi salah satu hal yang wajar di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih membiasakan bahkan menormalisasikan hal ini.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) diatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
