Diera Digitalisasi yang semakin berkembang ternyata memiliki dampak dan pengaruh dalam proses hukum.
Keadilan tercoreng! Vonis bebas Ronald Tannur ungkap suap hakim & pengacara. Bagaimana kepercayaan publik terhadap hukum bisa dipulihkan?
Pererat Sinergi, Dandim 0806/Trenggalek dan Pengadilan Negeri Bersatu untuk Stabilitas Wilayah
Pada 20 November 1945, 24 terdakwa utama dihadirkan di depan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg.
Kepastian Hukum dalam Sengketa Asuransi Syariah: Perbandingan Putusan BASYARNAS dan Pengadilan Agama
hukum internasional
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mencakup sepuluh prinsip dasar, seperti berperilaku adil, jujur, dan profesional.
Imunitas kedaulatan negara asing di pengadilan internasional
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat menyusun anggaran pernikahan yang realistis dan memastikan semua kebutuhan terpenuhi tanpa stres
Hak Imunitas Negara: Perisai kedaulatan atau alasan lepas tanggung jawab
KIMWASMAT Pengadilan Negeri Pandeglang Laksanakan Tugas Pengawasan di Rutan Pandeglang
Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pandeglang datangi Rutan Pandeglang untuk lakukan pemantauan
Laksanakan Pendampingan Diversi Anak di Pengadilan Kota Blitar, PK Bapas Kediri jalankan amanah SPPA
Lapas Bondowoso Sambut Tim Kimwasmat PN Bondowoso untuk Tinjau dan Evaluasi Perkara
berdiskusi mengenai prosedur perpanjangan penahanan yang diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka memantau secara langsung program pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang dilaksanakan di Lapas Purwodadi.
Kasus yang melibatkan Ronald Tanur, seorang terdakwa yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum,
Perlindungan terhadap whistleblower atau pihak yang berani melaporkan kasus suap juga harus diperhatikan.
Sistem e-court di sejumlah Pengadilan Negeri masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.
Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kolaborasi dan sinergi Rutan Pekalongan dengan PN Pekalongan dalam penegakan hukum
