KIMWASMAT Pengadilan Negeri Pandeglang Laksanakan Tugas Pengawasan di Rutan Pandeglang
Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pandeglang datangi Rutan Pandeglang untuk lakukan pemantauan
Laksanakan Pendampingan Diversi Anak di Pengadilan Kota Blitar, PK Bapas Kediri jalankan amanah SPPA
Lapas Bondowoso Sambut Tim Kimwasmat PN Bondowoso untuk Tinjau dan Evaluasi Perkara
berdiskusi mengenai prosedur perpanjangan penahanan yang diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka memantau secara langsung program pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang dilaksanakan di Lapas Purwodadi.
Kasus yang melibatkan Ronald Tanur, seorang terdakwa yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum,
Perlindungan terhadap whistleblower atau pihak yang berani melaporkan kasus suap juga harus diperhatikan.
Sistem e-court di sejumlah Pengadilan Negeri masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.
Kami berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kolaborasi dan sinergi Rutan Pekalongan dengan PN Pekalongan dalam penegakan hukum
Hancurnya Hukum dan Keadilan oleh Praktek Jual Putusan Perkara yang Dilakukan Para Hakim
Fredrich juga menyebut adanya dugaan komunikasi mencurigakan antara panitera dengan penggugat dan tergugat.
Kasus arbitrase PT Bintang Express Sarana vs PT Wijaya Karya Realty, membahas penyelesaian sengketa bisnis, kekuatan putusan arbitrase.
Penundaan pembacaan putusan karena ketua majelis hakim yang sakit menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik dan pengamat politik.
Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto, S.I.K, melanjutkan agenda silaturahminya dengan jajaran Forkompinda Kabupaten Bulungan.
Edukasi Hukum Kepada anak binaan di Lapas Anak Muara Bulian oleh Pengadilan Negeri Sengeti dibuka oleh Kepala LPKA Muara Bulian Askari Utomo
Kunjungan Hakim Pengawas, Pastikan Putusan Pengadilan
Putri Deswita Maharani-222111208-HES 5FTUGAS REVIEW BUKU
Antara Menjaga Kehormatan Hakim dan Kebebasan Berpendapat di Muka Umummana yang lebih penting?
Hakim Indonesia akan melakukan mogok kerja dengan cuti tanggal 7-11 Oktober 2024.
