Penanganan Covid-19 yang berbeda dan tidak adanya intruksi searah menjadikan masalah baru dalam penanganan Covid-19.
Masyarakat adat aywu dan woro harus kehilangan hutan adat karena lahan hampir seluas Jakarta harus dialihkan menjadi hutan sawit.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pusat melibatkan berbagai usaha, tindakan,
Pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan pada awal tahun 2022
Hubungan pemerintah pusat dan daerah
Pendapat tentang bagaimana progam bantuan sosial yang semestinya dalam melayani masyarakat lansia untuk kesejahterakan masyarakat lansia yang inklusif
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terutama dalam menghadapi fenomena El Nino
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas, pembangunan, dan pelayanan publik menyeluruh
Perlunya revisi terkait UU Perusahaan Daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan BUMD.
Mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh ketika guru dikelola oleh pemerintah pusat
Masyarakat dapat memantau dan memeriksa bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
Pemikiran tentang keterkaitan antara masyarakat menengah dan juga daerah dalam ilmu sosial dalam negeri sangat vital dalam mengatur perekonomian.
Nasib guru honor di daerah 3T di salah satu kabupaten di Sumatera Utara.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat: Mengenal Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
Good governance (tata pemerintahan yang baik) adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan kenegaraan.
Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur keuangan daerah masing-masing, namun justru masih bergantung pada pusat
Permasalahan utama yang dihadapi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
Sudah setahun lebih Indonesia dilanda badai pandemi covid-19 dan sudah kali kedua pergerakan masyarakat dibatasi secara ketat.
Kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki dinamika tersendiri sehinnga menarik untuk diamati dan di kaji.
