Sebagai catatan yang pertama, kedepan sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi dijabat oleh kader partai politik. Seperti halnya kejaksaan agung
Pandemi Covid-19 yang sudah menjajal Indonesia merupakan sebuah malapetaka besar bagi masyarakat Indonesia, tetapi bagi narapidana kasus korupsi, nark
