Kementerian HAM : 15 Program Prioritas dan 9 Fungsi Wujudkan Asta Cita
Lapas Narkotika Gunung Sindur Ikuti Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2025
Persiapkan Dirimu Berikut Informasi Mengenai SNPMB, SNBT, SNBP dan KIPK-K 2025
Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan mulai pada tanggal 28 November 2024 di SMP Negeri 4 Tasikmalaya dan terlaksana atas inisiatif kelompok
pelaksanaan kegiatan reklamasi meliputi persiapan reklamasi, pelaksanaan program reklamasi, perawatan areal reklamasi dan perhitungan biaya reklamasi
PILKADA SERENTAK 2024
jika pelaksana nya saja ikut dalam praktik tersebut maka sudah sirna harapan bangsa untuk membentuk pemilihan yang luber jurdil sesuai prinsip
Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Kaltim
Satukan visi, Jajaran Bapas Kediri ikuti Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan di Masa Transisi.
Persiapan Generasi Emas dari Timur Indonesia dengan Agenda dan Pelaksanaan Asistensi Mengajar Tahunan
osialisasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK
Lapas Enemawira Ikuti Giat Rapat Percepatan Program dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 serta TL Surat Keputusan Bersama 3 Menteri
Pelaksanaan ABM, Doc: Humas MAN 3 BantulSelasa pagi (29/10/3024), MAN 3 Bantul mengadakan kegiatan Asesmen Bakat dan Minat (ABM) yang diikuti oleh sel
Pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham Sumatera Utara Hari Ketujuh
Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2024 di PKBM Sultan Agung Sumber Pucung berjalan Lancar
Asesmen Nasional Nasinal mendapat perhatian khusus dengan hadirnya Kabid Bimas Kristen dan Pengawas Kemenag Kota Kupang. ANBK berjalan dengan lancar.
Rupbasan Kelas I Pekalongan Ikuti Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi
Rupbasan Mojokerto Ikuti Pembukaan Monev RKT RB Triwulan III (B09) Tahun 2024 Kemenkumham
Diklat Pemenuhan dan Uji Kompetensi Pelaksanaan Reklamasi
Demokrasi merujuk pada partisipasi publik dalam pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka.
