Batu, 13-14 Januari 2025 -- Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) BPD 1 Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 di Hotel Purnama, Batu
Bagaimana cara mewujudkan kultur keamanan informasi yang efektif di tempat kerja? Temukan jawabannya dalam tulisan ini dan pelajari langkah-langkahnya
tujuan umum pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV Aids (ODHA) melalui peningkatan layanan dalam Perawatan
Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan besar dalam menerapkan UU Perlindungan Data Pribadi yang disahkan di era Jokowi.
Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi mengalami perubahan yang signifikan.
Sekolah Politik yang dimiliki PDIP menjadi sangat berarti, memiliki kader berkompeten dan kompetitif dalam perpolitikan di Indonesia.
RUU PDP telah disahkan, tapi tantangannya masih banyak.
Pelajari UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan bagaimana melindungi data pribadi Anda di era digital.
Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 'Aisyiyah Surakarta berhasil lolos Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP)
Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan menghindari ancaman kejahatan dunia maya
ada beberapa capaian positif Johnny Plate, percepatan dunia digital, beberapa kebijakan perundangan, dan ada lagi
Setelah menunggu lama sejak 2019, UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) disetujui untuk diundangkan UU No.27/2022 pada tgl 20 September 2022.
UU PDP diharapkan menjadi solusi akan tingginya kebocoran data di Indonesia. Disisi lain, stakeholders (Korporasi) perlu memperbaiki keamanan sibernya
Pengesahan UU PDP di Tengah Maraknya Isu Kebocoran Data
Perlindungan Data Pribadi sebentar disahkan setelah ditunggu lama, apa yang harus kita perhatikan untuk usaha anda
![Kebocoran Data, PSE, dan Maling Berdasi [Korupsi]](https://assets-a3.kompasiana.com/items/album/2022/08/22/kalteng-630332dd5c392b1d8372c262.jpg?t=o&v=410&x=225)
johnny plate kembali dimaki netizen karena kebocoran data. lompatan logika, karena PSE tidak menjamin kebocoran data tidak terjadi. alasannya banyak
Harus diingat bahwa paling tidak ada 4 unsur yang harus terpenuhi kalau kita mau berbicara tentang big data. Unsur itu biasa juga disebut 4V.
DPR gerak cepat ketika mendengar UU Sisdiknas mau direvisi, padahal RUU PDP sudah masuk panja, mengapa? Karena ada istilah agamis yang dipindah?
Di era perkembangan teknologi informasi dan digital seperti saat ini, memang diperlukan sistem yang mencakup keamanan data dan digitalisasi identitas.
Ternyata isoman malah membuat jadi tertekan dan masih agak merasa nggak percaya saja rasanya, saya bisa terdampar di ruang isolasi mandiri ini.
