The recent visit of 5 Indonesian citizens to Israel has sparked a significant controversy within the Indonesian Muslim community, particularly among t
Solo Techno Park di Kota Surakarta tampak antrean di depan meja pendaftaran yang berada di lobi.
Melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
Santri di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan mengikuti kegiatan Santri Siap Ekspor Batch 6
Tantangan Besar NU dalam Merawat Perabadan Nusantara Melalui Pengembangan Kaderisasi
Apa Kolerasi Pertambangan Dengan Organisasi Keagamaan?
Ormas ini gercep ambil tawaran Jokowi. Ada yang curiga, izin tambang diberikan sebagai balas jasa politik. Lainnya meragukan kemampuan mengelolanya.
Baru-baru ini, pemerintah memutuskan memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Dengan membenturkan ormas keagamaan dengan gerakan lingkungan hidup itu tangan oligarki tetap bersih
Kiai Said Aqil Berikan Ijazah Hizib Jalbil Arzaq (Penarik Rezeki)
Khotmil Qur'an dan Doa Bersama oleh Ranting NU Jubung
Politik NU itu politik kebangsaan bukan politik partisan. Siapa pun yang membelokan NU menjadi partisan pasti keblinger. Untung ada NU Gus Mus
Sikap netral PBNU dalam percaturan politik, utamanya pilpres 2024 kini menghadapi banyak pertanyaan dari masyarakat.
Bilang netral tapi diam-diam mengerahkan Nahdliyin untuk mendukung paslon tertentu, jelas bukan kultur NU.
Keputusan PBNU memberhentikan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar, memunculkan pro kontra di antara warga Nahdliyyin.
Pemecatan KH Marzuki Mustamar dilakukan secara sepihak.PBNU tidak melibatkan seluruh pengurus PWNU Jatim dalam pengambilan keputusan tersebut.
Bukan berarti NU menentang pendidikan formal, ya. Tapi yang jadi masalah adalah potensi gangguan terhadap pendidikan karakter dan agama.
Yahya Cholil Staquf melarang partai-partai politik mengatasnamakan organisasinya untuk kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
PBNU, Muhammadiyah dan MUI senada menolak Perpres No. 10/2021 karena dipandang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
Ketegangan PKB PBNU ternyata di ikuti oleh dukungan para masyayikh kepada Cak Imin
