Demokrasi bisa mati karena kudeta yang sering tidak disadari ketika terpilihnya pemimpin otoriter, dan disalahgunakannya kekuasaan pemerintah.
Menolak politik uang adalah kewajiban bersama agar kita sebagai pemilih lebih mengedepankan moralitas dan menjadi pemilih yang cerdas
Bagi mereka yang tidak bisa bekerja dengan baik, akhirnya lebih memilih menjadi pendengung, buzzer.
Contoh Pidato Singkat Pandangan Umum dalam Simulasi Sidang DPR
Pengalaman yang demikian terjadi pada masa Presiden Joko Widodo
Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan Islam politikal di Indonesia semakin mendapat perhatian.
Ungkapan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat” menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa terwujud ketika rakyat menjadi pusat dari segala proses.
Anies Baswedan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah partai yang sempat ingin mengusungnya dalam Pilkada Jawa Barat.
Ambisi adalah bahan bakar utama yang menggerakkan mesin politik Pilkada 2024
Gerakan #KawalPutusanMK, demonstrasi masyarakat ke DPR RI, dan isu pilkada threshold saling berkaitan dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Politik manusia adalah bentuk kebodohan dari kegagalan memehami kehendak Allah
Masyarakat sering terkecoh dengan parpol-parpol ini dengan narasi-narasi yang berbeda-beda seperti Perubahan, Anti Korupsi, Wong Cilik, dll.
Artikel ini akan membahas peran parliamentary threshold dalam penyederhanaan partai politik di Indonesia, dengan studi kasus PDI
partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong inklusi sosial di masa krisis ekonomi.
bahaya politik uang dan pelet popularitas dalam politik elektoral di Indonesia
PBB mengejutkan publik dengan memberhentikan Afriansyah Noor dari jabatan Sekretaris Jenderal sehingga memicu spekulasi di kalangan politisi.
Artikel ini ditulis untuk pemenuhan tugas matkul Partai Politik dan Sistem Kepartaian. Kejutan dalam Pemilu 2024 menjadikan topik ini menarik dibahas.
Partai Kebajikan atau Fazilet Partisi (FP) adalah sebuah partai politik Islam di Turki yang didirikan pada 17 Desember 1997.
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah menerapkan sistem presidensial sejak reformasi tahun 1998.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh WNI
