RDPU RUU Kesehatan
RUU PDP terhambat karena belum sepakat mengenai otoritas yang akan menjadi pemegang data penduduk itu. pemerintah serius, namun panja belum jalan
Jika DPR atau Komnas HAM berada diluar garis kasus MRS ikut campur, terlebih membentuk panja atau panitia kerja, mudahlah kita duga: Panja itu pansos.
Harapan itu terwujud. Perjuangan panjang menolak pembahasan RUU Ciptaker dan RUU kontroversial lainnya menemukan momentum di DPR RI. Harapan itu terwu
Tiga bulan sudah kasus “Papa Minta Saham” bergulir dan menjadi fokus pengusutan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi, sampai saat ini kasus terseb
Sudah hampir tiga bulan kasus “Papa Minta Saham” diusut oleh Kejaksaan Agung, bahkan Setya Novanto pun telah memenuhi panggilan dari Kejak
Melanjutkan artikel saya yang kemarin (http://bit.ly/1nKfCYV), sejujurnya masih terasa bergelora dalam dada ini untuk mempertanyakan langkah apa yang
Masih jelas dalam benak kita bagaimana sikap Fadli Zon yang secara mati-matian membela Ketua DPR, Setya Novanto pada saat tersandung kasus “Papa
SAYA bangga sekali deh dengan para anggota DPR dari Komisi III. Dikompori Azis Syamsuddin (Fraksi Golkar) yang waktu itu menjabat sebagai ketua komisi
Kasus “Papa Minta Saham” ternyata membawa buntut panjang setelahnya. Akibat dari kasus tersebut, Setya Novanto harus terpaksa turun dari k
Pembahasan RUU Pemilu masih alot. Pembahasan di Panja, tak menghasilkan kata sepakat, terutama menyangkut beberapa poin krusial yang ada dalam RUU i
Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Putusan MA (Mahkamah Agung) dengan tujuan hendak meneliti dan memeriksa putusan lembaga peradi
Seperti biasa DPR suka lupa apa yang menjadi tugas utamanya. Sebagai lembaga legislatif DPR punya tugas utama sebagai legislator. DPR harus berperan s
[caption id="attachment_116817" align="alignnone" width="680" caption="Pasar Burung (Gb: apakabarjogja/Widi Nugroho)"][/caption] Sebelumnya saya tela
Semakin eneg menyaksikan akrobat sirkus dunia politik Indonesia. Tidak adakah hal-hal positif yang bisa disampaikan ke publik oleh para politisi kita,
Keterbukaan Melalui Rapat Paripurna DPR, Jumat 17 Desember 2010, Ketua DPR Marzuki Alie mengkonfirmasi bahwa Rancangan Undang-Undang Keistimewaan D
Lagi-lagi tulisan singkat ini berawal dari kejadian "tanya-tanya" seorang wartawan via bbm. Dari proses "tanya-tanya", si wartawan menyodorkan sebu
[caption id="attachment_79706" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption] 10 Desember 2010, Jumat sore.
Masih ingat dengan salah satu (publikasi) tulisan yang berjudul "Sebuah Studi Banding RUU Keimigrasian Hanya Butuh Rp 17 Ribu" ? Penulisnya adalah
Pada sebuah kesempatan konferensi pers 7 Oktober 2009, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa DPR akan segera menyusun Rencana Strategis (Renstra), s
