Tanggapan Togar Situmorang terkait permasalahan hukum antara Arteria Dahlan dan Edy Mulyadi
Rawan dimanfaatkan Oknum Mafia Kesehatan untuk melakukan manipulasi juga kecurangan.
Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang berharap ada perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Mayoritas Hotel Aston Denpasar
The Year of the Water Tiger dimulai pada tanggal 1 Februari 2022.
Togar Situmorang menilai dengan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan akan meratakan arah pembangunan di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa
Tanggapan postif dari pengacara sekalgus pengamat hukum Togar Situmorang terkait pernyataan Arteria Dahlan tentang Mafia Tanah di Bali
Togar Situmorang Kandidat Doktor Ilmu Hukum berharap pihak eksekutif juga yudikatif dapat memperkuat Komisi Yudisial
Togar Situmorang Mengharapkan Kepolisian Menambahkan Pasal UU TPPU atas Kasus Arisan Bodong
Togar Situmorang Meminta Pihak Kepolisian Klarifikasi terkait Dosen Menyebarkan Berita Hoax terhadap Gibran -Kaesang
Advokat Togar Situmorang melaporkan Berita HOAX yang melibatkan namanya
Menurut Togar Situmorang Airlangga Hartato merupakan sosok Tokoh Politik yang pas dan paling sabar
Togar Situmorang Menghadiri Undangan Perayaan Natal Peradi Denpasar
Panglima Hukum Togar Situmorang (tengah), Ketua DPW PSI Provinsi Bali I Nengah Yasa Adi Susanto (kiri), Ketua Umum PSI Giri Ganesha (Kanan)Denpasar (D
Togar Situmorang sangat menyayangkan statment Ketua Umum PSI dalam HUT ke 7 partai tersebut di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta.
Togar Situmorang ikut bersuara terkait banyak berita tentang Ustadz Yusuf Mansur yang telah dituduh secara serius melakukan penipuan
Kedamaian, Keberkahan, Keselamatan diharapkan senantiasa mengiringin setiap langkah kita serta tidak mengurangi makna Suka Cita Natal.
Hidup di dunia adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh setapak
Polri harus punya wibawa dan menjadi Penganyom masyarakat dan tidak boleh takut kepada kelompok masyarakat walau menggunakan nama Pancasila
Menghadiri sidang Gugatan Wanprestasi Nomor 246/Pdt.G/Pn.Gin
Togar Situmorang mengatakan wajib dibuka secara trasnparan agar tidak ada praduga kucuran Dana Hibah mengarah ada KKN