Rutan Pekalongan juga berupaya memberikan pelayanan prima bagi penyandang disabilitas lainnya serta bagi lansia, ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak
Rutan Kelas IIB Unaaha Menerima Kunjungan dari Divisi Yankum Kemenkumham Sultra dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis HAM
Tingkatkan Pelayanan Prima, Rutan Blora Adakan Pelatihan Bahasa Isyarat
Tim Verifiktaor P2HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Kunjungi Rutan Boyolali
Lapas Bandanaira Ikuti Penguatan Pemenuhan Data Dukung dan Penilaian Internal P2HAM
Penuhi Kesejahteraan Sosial, Operator P2HAM Rutan Bangil Ikuti Zoom Pendampingan Pengunggahan Data Dukung P2HAM
Dukung P2HAM, Rutan Blora Bergabung dalam Zoom Rapat Pengunggahan Data dengan Ditjen HAM
Permudah Aksesibilitas Bagi Penyandang Disalbilitas dan Lansia, Rutan Banjarnegara Sediakan Fasilitas Ramp
Rutan Banjarnegara Mendapat Pendampingan P2HAM Dari Kanwil Kumham Jawa Tengah
Koordinasi pemenuhan data dukung P2HAM, Lapas Arga Makmur kunjungi SLBN 01
Dalam kegiatan tersebut, Tim P2HAM Kanwil Kemenkumham DIY dipimpin oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Purwanto.
Kalapas Arga Makmur Terima kunjungan Tim P2HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu
Imigrasi Tahuna Laksanakan Rapat Pembahasan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna dalam rangka P2HAM dan pembangunan ZI
Komitmen P2HAM, Karutan Bangil Kanwil Kemenkumham Jatim Hadiri Pengarahan dan Penguatan Oleh Direktur Jenderal HAM
Tanpa Diskriminasi, Rutan Bangil kanwil kemenkumham jatim ikuti zoom pencanangan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia
Pagar Alam - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Pagar Alam mengikuti kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM)...
Wujudkan Pelayanan Berbasis HAM, Hidayat Kalapas Narkotika Samarinda Ikuti Deklarasi, Pencanangan & Diseminasi P2HAM
Bapas Tarakan Ikuti Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)
Lista selaku kepala bidang HAM menyoroti bahwa Rutan Pekalongan perlu meningkatkan layanan publik berbasis HAM
Catat kekurangan apa yang perlu dilakukan penambahan dalam rangka pemenuhan indikator pelayanan publik berbasis hak asasi manusia
