Masa depan otonomi daerah di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan menghadapi tantangan besar.
Peran Otonomi Daerah dalam Pengoptimalan Potensi Daerah sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
kota muda yang terus tumbuh, menghadapi tantangan urbanisasi di tengah keberhasilannya sebagai daerah otonom. Sejak 2008
Pemberantasan korupsi di era otonomi daerah hanya menjadi wacana tanpa tindakan nyata
"Warisan kolonial: Bagaimana pengaruhnya membentuk dinamika hukum administrasi modern Indonesia?"
Penunjukan Pj kepala daerah oleh pusat dinilai mendistorsi demokrasi daerah. Pengamat menilai ini bertentangan dengan legitimasi rakyat.
Adanya ketimpangan dalam distribusi Dana Alokasi Khusus di Indonesia juga menciptakan kesenjangan yang signifikan antara daerah kaya dan daerah miskin
walaupun pendanaan atas pelaksanaan pekan olahraga nasional sebagian besar dari APBN, namun pemda terbebani dengan pembengkakan belanja di APBD
Sistem pemerintahan saat ini sering dikritik karena korupsi dan kelemahan. Otonomi daerah bisa jadi solusi, asalkan didukung integritas aparatur
UPN "Veteran" Jawa Timur sukses menyelenggarakan kegiatan Dialog Merdeka Pelajar dengan teman "Tantangan Otonomi Daerah Untuk Pendidikan Indonesia
Cabut Omnibus Law! Pengesahan Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sorotan utama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Elektabilitas tokoh menjadi kunci Pilkada 2024. Bagaimana fenomena ini membentuk lanskap politik dan tantangan bagi demokrasi Indonesia?
Otonomi Khusus Membawa Dampak Kesejahteraan Demokrasi Daerah
Otonomi Daerah Sebagai Kunci Pembangunan yang Merata di IndonesiaPasca reformasi, otonomi daerah menjadi pilar penting dalam pemerintahan Indonesia.
Besar peran pemda dalam mendukung kegiatan pemasyarakatan dari segala lini dan segala dinas bisa bekerja sama dalam menjadi katalisator pertumbuhan
Bagaimana otonomi daerah berpengaruh dalam pembangunan masyarakat lokal
Otonomi daerah di Indonesia, yang mulai diterapkan secara resmi pada awal tahun 2000
YUDYA PRATIDINA MARHAENIS! - Marhaenisme dan Hubungan Pusat-Daerah
Otonomi daerah merupakan cara mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah
