Mohon tunggu...
#ossrba
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Optimalkan Sistem OSS RBA Dalam Pelayanan Perizinan UMKM Pada DPMPTSP Kota Batu SDG's 9
Fitria Nurfantika
Fitria Nurfantika
04 Juni 2024 | 1 bulan lalu

Optimalkan Sistem OSS RBA Dalam Pelayanan Perizinan UMKM Pada DPMPTSP Kota Batu SDG's 9

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan penerbitan izin berusaha berbasis elekt

Ruang Kelas
53
0
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Pembuatan Akun OSS Untuk Membuat NIB Bagi Para Pelaku Usaha
Ralp JeremyPane
Ralp JeremyPane
14 Agustus 2023 | 10 bulan lalu

Pembuatan Akun OSS Untuk Membuat NIB Bagi Para Pelaku Usaha

Pembuatan Akun OSS Untuk Membuat NIB Bagi Para Pelaku Usaha

Ruang Kelas
75
1
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
erdian
erdian
10 Juni 2023 | 1 tahun lalu

Menyoal Masifnya Pertumbuhan Swalayan Modern

Menyikapi Massifnya Penambahan Gerai Swalayan Modern di Indonesia

Vox Pop
117
6
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Pentingnya Legalitas! Penyuluhan mengenai Izin Usaha dan Pembuatan Akun OSS RBA untuk Pendaftaran NIB bagi Pelaku Usaha
Shierly PatriciaAngelina
Shierly PatriciaAngelina
13 Agustus 2022 | 1 tahun lalu

Pentingnya Legalitas! Penyuluhan mengenai Izin Usaha dan Pembuatan Akun OSS RBA untuk Pendaftaran NIB bagi Pelaku Usaha

Penyuluhan Izin Usaha dan Pembuatan Akun OSS RBA untuk Pendaftaran NIB Bagi Pelaku Usaha

Vox Pop
296
6
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Nur Aulia Lidyanto
Nur Aulia Lidyanto
24 Agustus 2021 | 2 tahun lalu

Perbedaan Antara Oss Berbasis Resiko dan Oss 1.1

Pemerintah telah secara resmi mempublikasikan sistem OSS berbasis resiko untuk mengurus perizinan secara elektronik pada 9 Agustus kemarin.

Kebijakan
1405
6
0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Alur Penerbitan Perizinan Berusaha OSS-RBA yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha di Daerah
Hamdani
Hamdani
18 Agustus 2021 | 2 tahun lalu

Alur Penerbitan Perizinan Berusaha OSS-RBA yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha di Daerah

Yuuk lihat alur Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kewenangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan
1856
6
0
LAPORKAN KONTEN
Alasan