Singgih, yang hadir mewakili Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, mengingatkan tentang era media baru yang ditandai dengan dominasi media sosial.
Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara MPR RI dan DPP LDII pada September lalu, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
Sekolah Virtual Kebangsaan LDII, hasil kolaborasi dengan MPR RI
Wakil Ketua Komisi VIII MPR RI Sebut Sekolah Virtual Kebangsaan LDII, Program Solutif Atasi Permasalahan Bangsa
Ketua DPD LDII Kabupaten Klaten, Drs. H. Sarjono, dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa kerja sama antara MPR RI dan DPP LDII
Sekolah Virtual Kebangsaan merupakan wujud tanggung jawab LDII sebagai salah satuelemen nak bangsa untuk membantu pemerintah dalam membangkitkan dan
Pentingnya menanamkan rasa cinta terhadap tanah air melalui penguatan Empat Pilar Kebangsaan.
Perjalanan serta perjuangan panjang Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa
Pentingnya Peran Tokoh Keagamaan dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara
Kunci utama kemenangan kita baik melawan penjajahan maupun mencapai pembangunan nasional adalah persatuan, gotong royong, kerukunan, toleransi.
Makna Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah kebersamaan dan kerukunan
kerukunan dan toleransi beragama harus terus dipertahankan dengan sungguh-sungguh karena tantangan kedepan sangatlah sulit
Pentingnya toleransi dengan tetap mengedepankan jiwa pancasila agar tetap terjaga kerukunan beragama dan bermasyarakat
Fadel juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara anggota DPD RI dan kepala daerah, terutama dalam menangani masalah atau kebijakan yang
SEGERA LAKSANAKAN SIDANG ISTIMEWA
pentingnya persatuan dan kesatuan dalam pembangunan dalam pembangunan bangsa
Keren! PPPAU dapat kesempatan mengikuti Sosialisasi Empat Pilar & Lemhanas di Gedung MPR RI
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Sosialisasi 4 Pilar, MPR RI, Pancasila, Essensi Pancasila
Dewasa ini sering terjadi adu domba antara penafsiran pancasila yang dianggap bertentangan dengan fungsi keagamaan yang sejatinya berdampingan
Implementasi dasar negara harus tuntas sampai titik kehidupan berbangsa dan bernegara
