Inilah kesempatan membebaskan democracy dari pembajakan oleh moneycracy.
Berani tolak money politics itu selamatkan kedaulatan diri sendiri dan mas depan kita bersama.
Pentingnya Pilkada 2024 Sumatera Utara yang dimana menjadi momen bagi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah yang tepat dalam memimpin SUMUT
Politik uang dan tantangan calon pemimpin Jeneponto
Artikel ini mengulas isu smart voter, pemilih cerdas Pilkada
Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan dana kampanye Pilkada adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang
MONEY POLITICS IN THE VIEW OF ISLAM Nowadays there
Wacana legalisasi money politics akan sangat membahayakan masa depan demokrasi kita dan sistem perpolitikan di Indonesia.
Artikel ini membahas dua sisi gelap Pilkada Langsung, yakni praktik Mahar Politik dan Money Politics
Korelasi Money Politics dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Pemilihan Umum telah kita lewati beberapa hari lalu yakni di tanggal 14 Februari 2024
Tolak money politic, jangan biarkan negara kita rusak karena uang semata.
Sudahkah kita mengenal para caleg di daerah kita masing-masing? Yuk mari baca terus artikel tentang kampanye caleg di pileg 2024 ini hingga selesai.
Talkshow Haul Gus Dur ke-14: Tantangan politik uang di desa. Pilih pemimpin tanpa politik uang. Perlawanan kultural masyarakat untuk demokrasi bersih.
Politik uang atau money politic merujuk pada upaya untuk memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan imbalan
Potensi terjadinya pelanggaran atas aturan kampanye selama masa kampanye seperti pemilu-pemilu sebelumnya akan banyak terjadi.
Pemilu berintegritas dapat diwujudkan dengan beberapa prasyarat, salah satunya adalah para pemilih cerdas secara elektoral
Tahun politik sudah dimulai. Rakyat harus cerdas dalam menentukan sikap; menolak praktik money politics demi nilai kejujuran dan keadilan.
Dengan mengenali sanksi pidana bagi pelaku politik uang, diharapkan membuat efek jera pelaku sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut
Pasal 280, Pasal 284, dan Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan politik uang mempunyai dampak yang berat bagi peserta pemilu
