Apakah Pembentukan MKMK Permanen Dapat Menjadi Solusi Atau Bahkan Akan Membuat Potensi Konflik Baru Bermunculan untuk Ius Constituendum Indonesia?
MKMK sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menjamin dan menjaga keberlangsungan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
Analisis dan implikasi pelanggaran etik oleh Hakim Guntur Hamzah di Mahkamah Konstitusi terhadap penegakan prinsip dan nilai etika administrasi publik
Hipokrit politikusku. Sedang galau karena tak ada arah. ngoceh sana-sini, macam orang mabuk. Mabuk minum anggur asam. Dari keringat peluh orang-orang.
Sebagai warga negara yang baik kita semua harus ikut mengawal pemilu agar berlangsung lebih baik, khususnya penyelenggaraan di hari pemungutan suara
Keputusan sanksi tersebut diumumkan oleh Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sidang perkara 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/
Menuju tahun 2024, Pemilu yang bersih melahirkan pemimpin yang jujur dan adil . Menentukan nasib bangsa dan negara ditengah arus disrupsi.
Putusan Mahkamah Konstitusi untuk masyarakat atau keluarga ?
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terpasung Konstitusi
Pembentukan MKMK ini adalah salah satu langkah strategis yang diambil guna menindaklanjuti atas kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim
Hakim Anwar Usman tak punya pilihan lain selainpasrah kepada Allah sebagai pemilik jabatan pasca diberhentikan dari jabatan hakim ketua MK.
Ada banyak Kontroversi terkait Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mencuat di permukaan
Mari simak alasan dan pertimbangan ini agar MKMK tidak mustahil mengubah wajah lembaga konstitusi negeri kita saat ini.
Anwar Usman resmi diberhentikan dari jabatan hakim Ketua Mahkamah Konstitusi
Etika politik tidak tertulis, pelanggaran pada etika berdampak pada sanksi sosial, akankah GRR mendapatkannya?
Putusan MKMK yang mengonfirmasi pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim MK dalam konteks batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden
Putusan MKMK telah usai, dan mantan ketua MK dicopot dari jabatannya.
Keputusan MKMK bahwa kesembilan hakim Konstitusi telah melanggat kode etik bisa membuat Gibran didiskualifimasi dari cawapres Prabowo. Mungkinkah?
Jika putusan MKMK menetapkan hakim MK melanggar kode etik, maka putusan MK terkait usia capres-cawapres tetap dinyatakan sah dan tak dapat dibatalkan.
MKMK akan melaksanakan sidang putusan mengenai perkara dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi pada Selasa (7/11)
