"Revisi UU MK: Transparansi minim, independensi terancam. Apakah Mahkamah Konstitusi masih mampu netral, atau justru menjadi alat politik? Temukan jaw
FKJ-Nur, secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palopo
Proses penyelesaian sengketa di MK ini ibarat arena peperangan validitas bukti-bukti. Semuanya harus konkret dan valid agar dapat diandalkan dalam per
Pembaca akan memahami revisi UU MK di Indonesia, dengan argumen pro dan kontra.
masih bisakah rakyat menaruh percaya pada mereka yang masih serakah pada harta dan takhta?
Demokrasi inklusif adalah demokrasi yang mampu mendengarkan dan mewadahi suara setiap individu, termasuk mereka yang jauh dari kampung halamannya
Putusan MK tidak sekadar menjadi titik awal untuk dialog yang lebih konstruktif dan kolaboratif antara semua pihak.
Pelatihan Judicial Review merupakan sebuah pembelajaran yang membahas bagaimana tata cara kita untuk membantah atau mengajukan permohonan revisi
Putusan MK terkait UU Cipta Kerja mengabulkan sebagian tuntutan buruh, memberi perlindungan lebih bagi buruh dalam upah, PHK, outsourcing, dan TKA.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara dalam setiap keputusan
bagaimana pandangan masyarakat terhadap putusan - putusan MK yang bisa di anggap lebih menguntungkan pihak elit
Penting Dicermati!, Ketenagakerjaan di Indonesia pasca Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tentu menjadi angin segar bagi jutaan pekerja
Putusan MK terkait Undang-undang Cipta kerja menjadi tonggak penting dalam tata kelola hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
MK berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dalam hal fleksibilitas kerja dan hak-hak dasar pekerja yang harus dihormati
Dinamika Putusan MK dan Kepercayaan Publik di Indonesia
Kepercayaan masyarakat terhadap putusan MK adalah hal yang sangat penting. Sehingga, perlu bagi MK untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Setelah putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang mengubah beberapa aturan, polemik Omnibus Law kembali memanas.
Jalannya Demokrasi Setelah Putusan MK Pada Pemilu 2024
