Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan bagi lulusan sarjana keperawatan non-profesi untuk diakui eksistensinya sebagai perawat teregistrasi
Dirgahayu 52 Tahun PDI PerjuanganLahir Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973, penggabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI
Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gebrakan besar dengan menghapus ambang batas pencalonan presiden, atau yang biasa disebut presidensial
Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus ambang batas presidensial 20% merupakan momen penting bagi politik Indonesia
Semoga dengan adanya putusan ini membawa angin segar untuk Demokrasi negara ini menjadi jauh lebih sehat dari yang sudah-sudah.
Webinar Konstitusi UIN Malang & MK: Politik Hukum Pemilu dan Dampaknya Terhadap Demokrasi
Dari Komika Hingga Sutradara Unjuk Rasa, Ada Apa ? Kawal Putusan MK
Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan polemik Keputusan Baleg (Badan Legislasi) DPR RI yang menyetujui Putusan Mahkamah Agung (MA)
Organisasi yang berkomitmen memperluas akses karier bagi pekerja dengan keterampilan melalui jalur alternatif, bukan hanya berdasarkan gelar sarjana.
Penyalahgunaan wewenang, intimidatif, walaupun hanya guru SD 3T dengarlah
Putusan MK Nomor 1/PUU-XXI/2023 Menurut penulis dari bunyi pasal tersebut, yang pertama menjadi sorotan adalah terkait kedudukan pemohon.
Perluasan Norma Tindak Pidana Asusila dalam Konteks Yudicial Restraint
Prinsipnya, Judicial restraint memberi nasihat kepada hakim agar berhati-hati dalam menegakkan pandangan mereka tentang makna Konstitusi.
Definisi "Kebeneran" sepertinya sudah mulai rancu dan bergeser, salah satunya kebenaran putusan MK dalam Pemilu 2024
Koalisi penguasa dipimpin Raja YKW, pemegang kebenaran tunggal. Semua yang dikatakan penguasa haruslah benar, meski tidak masuk akal.
Peran Mahkamah Konstitusi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia
Warna Warni Jadi Pemohon di MK: dari Pertanyaan, Pujian, Kritikan hingga berbau Penghinaan
Bisakah putusan PTUN menganulir penetapan hasil pemilu capres dan cawapres yang ditetapkan oleh KPU? Begini penjelasannya.
menjaga itu perlu pemahaman dan integritas, jika tidak punya integritas, bisa sangat mungkin mengadaikannya.
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan perkara Sengketa Pilpres menunjukkan kualitas yang lebih baik karena adanya dissenting opinion
