Pelajari langkah-langkah kompleks pemberhentian Presiden Indonesia yang melibatkan DPR, MK, dan MPR setelah amandemen UUD 1945.
Pemilukada telah berakhir dengan pleno KPU tanggal 15 Desember 2025. Bagi yang kalah menggugat ke MK. Mungkinkah keadilan berpihak pada mereka?
Singkatnya, mungkinkah MK akan mendiskualifikasi Agung Nugroho dan Markarius Anwar? atau malah memutuskan dilaksanakannya PSU?
Jika terdapat bukti yang kuat bahwa seorang calon telah menyalahgunakan anggaran negara dalam kampanye, maka calon tersebut bisa didiskualifikasi
Mahkamah Konstitusi mengabaikan syarat formil ambang batas ketika melihat substansi pokok permohonan yang spesifik.
Menanggapi perhelatan Pilkada 2024 menarik kita bahas soal Pilkada Jakarta, dimana Jakarta saat ini masih menjadi Provinsi yang paling eksis
Artikel ini membahas pentingnya pengawalan perolehan suara yang potensial dimenangi oleh Pramono-Rano sebagai kemenangan mayoritas warga Jakarta
Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja memberi dorongan baru bagi terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha.
Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan
Konstitusi dan negara adalah dua entitas yang tak terpisahkan karena keduanya saling melengkapi.
Putusan MK ubah UU Cipta Kerja, perlindungan buruh diperkuat, 21 pasal direvisi, dan UU Ketenagakerjaan baru dalam dua tahun.
MK berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dalam hal fleksibilitas kerja dan hak-hak dasar pekerja yang harus dihormati
Putusan MK memberikan perlindungan bagi pekerja, namun tantangan implementasi tetap ada untuk mencapai keseimbangan antara hak pekerja dan investasi.
Nah, sekarang apa harapan terhadap Pak Prabowo? Untuk mas Gibran, sory to saylah, karena Anda wakil dan tentunya masih banyak belajar seperti saya.
Artikel ini membahas manfaat dan ketentuan-ketentuan normatif kampanye Pilkada di kampus
Munculnya Perdebatan paska keluarnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dan Nomor 60 Tahun 2024 adalah hal yang wajar dalan negara Demokrasi
Putusan MK merupakan angin segar bagi negara Indonesia yang dianggap dapat menyelamatakan demokrasi pada masa yang akan datang
BENARKAH SUARA DEMOKRASI SEDANG DI AMPUTASI?*Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote NdaoDemokrasi
Analisis Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024: Implikasinya bagi Masa Depan Demokrasi di Indonesia?!
Demokrasi di persimpangan jalan. Keputusan DPR untuk mencoba membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang undang Pilkada 2024.
