Zahru Arqom menyatakan bahwa dalil yang menyebut KPU Makassar dan jajarannya menghambat pemilih menggunakan hak suaranya tidak benar adanya.
Penjelasan umum terkait acara sidang lanjutan sengketa Pilwalkot Makassar 2024, Selasa (21/1)
pemilu sebagai wujud aspirasi dalam demokrasi, akan hancur jika disamakan dengan pertandingan/perlombaan dengan ide mencari menang dan mengalahkan
Keanehan di Sampang: Camat sodorkan surat pernyataan kematian, diduga terlibat politik praktis terkait Pilkada 2024. Konsekuensi hukum menanti.
Mahkamah Konstitusi telah menetapkan jadwal sidang untuk menangani sengketa hasil Pemilu Kabupaten Belu. Persidangan yang akan digelar di
Pakar Hukum Tata Negara Umsida sebut kebijakan presidential threshold memang tak inkonstitusional, ini alasannya
apakah partai-partai besar akan merespons dengan memperketat syarat verifikasi partai politik untuk Pemilu 2029 demi mempertahankan dominasi mereka?
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia?
Kini, tantangan sekaligus peluang ini ada di tangan kita semua. Apakah kita mampu memanfaatkannya untuk membangun masa depan politik yang lebih baik?
Menyambut Tahun 2025, mungkin beberapa orang merayakannya dengan gegap gempita, ada yang biasa saja, ada yang beribadat, dan ada juga yang disambut de
Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan yang berkaitan dengan Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kurs
Tetap saja ada faktor pembatas untuk nyapres. Dua diantaranya, keterbatasan sumber daya finansial dan keterbatasan jaringan politik.
Presidential threshold dihapus menjadi kado tahun baru bagi para pegiat demokrasi. Bayangkan, telah 35 gugatan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Pelajari langkah-langkah kompleks pemberhentian Presiden Indonesia yang melibatkan DPR, MK, dan MPR setelah amandemen UUD 1945.
Pemilukada telah berakhir dengan pleno KPU tanggal 15 Desember 2025. Bagi yang kalah menggugat ke MK. Mungkinkah keadilan berpihak pada mereka?
Singkatnya, mungkinkah MK akan mendiskualifikasi Agung Nugroho dan Markarius Anwar? atau malah memutuskan dilaksanakannya PSU?
Jika terdapat bukti yang kuat bahwa seorang calon telah menyalahgunakan anggaran negara dalam kampanye, maka calon tersebut bisa didiskualifikasi
Mahkamah Konstitusi mengabaikan syarat formil ambang batas ketika melihat substansi pokok permohonan yang spesifik.
Menanggapi perhelatan Pilkada 2024 menarik kita bahas soal Pilkada Jakarta, dimana Jakarta saat ini masih menjadi Provinsi yang paling eksis
Artikel ini membahas pentingnya pengawalan perolehan suara yang potensial dimenangi oleh Pramono-Rano sebagai kemenangan mayoritas warga Jakarta
