TikTok Shop yang saat ini kembali dibuka bertepatan pada 12 Desember 2023 menawarkan peluang baru bagi para pelaku usaha serta para kreator
Di lokasi penampungan sementara di gedung bekas kantor imigrasi Lhokseumawe, jumlah pengungsi Rohingya kini mencapai 514 orang.
Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh Indonesia Corruption Watch, salah satu temuan umum yang disorot adanya kerugian negara senilai Rp 42,747 T
Pihak pemerintah daerah berencana menggaji petugas kebersihan perhari dihitung dalam sebulan, sehingga diperlukan adanya perubahan SK dan DPA yang sam
WALHI Meningkatkan partisipasi masyarakat juga mendorong pelestarian lingkungan dan menjaga fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah
Pembangunan tugu di wilayah kampus seringkali dianggap sebagai simbol kebesaran dan identitas institusi pendidikan.
mantan Kepala Desa Lontar, Aklani, didakwa telah menyalahgunakan dana desa sebesar Rp 925 juta pada tahun 2020.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA adalah kelebihan dana yang tersisa setelah semua pengeluaran dan kewajiban keuangan telah dipenuhi
Kebijakan yang membuktikan nilai Pancasila itulah bukti nyata dari kesaktian suatu pandangan filosofis dalam bernegara!
Kaya akan budaya, itulah kata yang dapat menggambarkan Acara Roadshow Desa Wisata Kabupaten Bandung Episode 2 yang terselenggara langsung di Desa Giri
Peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut memicu respon dari seller Tiktok Shop yang menyatakan bahwa, dengan di
Pemerintah menyakiti rakyat dan memihak investor asing, benarkah demikian?
Terdapat beberapa alasan mengapa anak muda di usia produktif pindah ke negara Singapura, salah
Apakah pemerintah menjadikan kritikan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat hanya dijadikan sebagai angin lalu saja?
Kegiatan pelatihan analis kebijakan publik di isi oleh Praktisi dan Akademisi dari berbagai pihak universitas maupun instansi
Pada tahun 2022, PBB mengeluarkan laporan rutin mereka dengan tajuk “E-government Survey 2022”.
Rencana skema DPR part time telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tepat pada tahun 2003 sebuah inisiasi muncul dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menjawab masalah kerugian dari korupsi
emerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan yang menimbulkan kontroversi, yaitu memberlakukan biaya sebesar 0,3%
Bagaimana upaya pemberantasan korupsi ini agar tidak terjadi lagi? mungkin tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja
