Pernikahan Dini di Indonesia banyak menimbulkan perdebatan. Banyak perbedan pendapat mengenai pernikahan dini dari sisi Undang-undang dan agama
belajar sistematika KUHPerdata atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kasus kredit fiktif disebabkan karena lemahnya pengawasan oleh pihak dalam perbankan. Kredit fiktif dilakukan oleh pihak oknum bank dengan debitur
Jaminan Fidusia mengatur hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jaminan kebedaan ini diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia
Perjudian menjadi suatu perbuatan yang dinormalisasi di masyarakat, lantas bagaimana pandangan Judi dari sudut pandang Hukum, Agama maupun Para ahli
Hukum perikatan opini merupakan cabang hukum yang penting untuk melindungi kepentingan pihak lain yang menerima opini hukum.
Asas Kebebasan berkontrak (open system/freedom of contract)
Dewan Pers menyatakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah pemerintah
Hukum adalah hal yang harus kita ketahui karena di era globalisasi saat ini sangat diperlukan pengetahuan hukum di negara kita khususnya hukum baru
Have you ever been asked by your ex to give all the gifts that they have given to you? If you have, then you need to know about this law and tell them
Cara mengganti rugi ditinjau dari sudut pandang KUHPerdata
Niat suci dari pernikahan itu adalah merajut hidup bersama pasangan hingga hari akhir menjelang yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang perseorangan yang berbadan hukum. Untuk pertama kalinya di Indon
Mitigasi risiko dengan Kewajiban adanya versi bahasa indonesia dalam suatu perjanjian dengan pihak asing
Membahas mengenai akibat hukum wanprestasi perjanjian antara debitur dan kreditur dalam kuhperdata.
Mengenal lebih dalam mengenai apa itu hukum perdata, Hukum perdata merupakan suatu ketetapan yang mana didalamnya diatur tentang hak dan kewajiban
Undang-undang seperti PKS dirancang untuk melindungi korban dalam hubungan seksual dan menjaga martabat manusia, tanpa memandang jenis kelamin.
Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal.
Dalam hukum perdata perkawinan merupakan bagian dari perjanjian sehingga dianggap sebagai hubungan keperdataan
hukum, kuh perdata, pasal, keluarga semenda
