Istilah baru "Kegiatan Penangkapan" menggantikan OTT, tapi apakah itu cukup untuk mengatasi masalah mentalitas korupsi? Mari kita bahas lebih dalam.
Wacana Penghapusan OTT, Reformasi Sistemik atau Otoritarianisme Terselubung
KPK di titik nadir, kehilangan idenpedensi, dan dirusak oleh aturannya sendiri.
Optimalisasi peran KPK dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi pada SDA merupakan langkah yang sangat penting
We are people of this generation, bred in at least modest comfort, housed now in universities, looking uncomfortably to the world we inheritThe
Tiada khayalan tersembunyi pada naluri tikus berdasi
Nasib PEMILU 2024 dengan problematika oligarki, pembungkaman suara, bahkan tindak pidana korupsi yang semakin ironis.
Jejak korupsi sebetulnya bisa diendus melalui kejujuran setiap individu.
"OTT itu tidak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life siapa yang akan lawan kita?" papar Luhut Binsar
Semakn banyak kebohongan yang dibungkus oleh penghalusan bahasa, ditutup-tutupi dan dibiaskan kemudian di lemparkan kepada publik
Ekosistem korupsi dalam pemerintahan daerah sudah akut dan sistemik.
Membungkam KPK sama saja dengan membungkam jutaan aspirasi rakyat yang menghendaki pemberantasan KKN.
Disayangkan, penolakan skala besar revisi UU KPK tidak di gubris oleh DPR RI maupun pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi.
Tetapi, harapan para partisipan aksi unjuk rasa untuk diterima langsung oleh Pimpinan KPK, Firli Bahuri nampaknya harus sirna.
Sungguh sangat miris, ketika TWK kpk sebagai pendalaman pengetahuan kebangsaan.
SAMPAI Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang rencananya akan dilangsungkan siang ini, Ahad (20/10/19), belum tampa
Terkait desakan publik untuk membatalkan UU KPK melalui pernerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), Presiden Jokowi saat ini se
Patut kitab telaah kembali apa substansasi dan faidah dalam rancangan RUU KPK yang telah di rombak sedemikian rupa dan menuai banyak kontroversi di ka
Dalam proses pengamatan terhadap dinamika nasional hari ini, terlebih khusus isu KPK yang menarik perhatian publik, dimulai dari kritik terhahap pimpi
Pada akhirnya pihak Senayan, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat angkat bicara setelah Jokowi akan mempertimbangkan kemungkinan untuk menerbitkan Per
