Korupsi tindakan yang menghancurkan dan merusak lingkungan
Korupsi sistemik menghambat cita-cita Indonesia Emas 2045. Hukuman ringan bagi koruptor menambah parah situasi. Apa solusinya?
Mengatasi korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, penguatan sistem hukum, peningkatan integritas budaya.
Tulisan ini berisikan tentang tindak pidana korupsi yang terjadi sejak dini, baik secara langsung maupun tidak.
Ketua Korupsi, budaya korupsi di indonesia, kpk tegas, korupsi merajalela, korupsi pemerintah daerah
Mengetahui tentang pencegahan korupsi dan teori kejahatan menurut Anthony Giddens
Kasus korupsi e KTP Setya Novanto mengandung segitiga kecurangan yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalize)
Pembuatan e-ktp digital beserta pro dan kontranya.
pemerintah akan membuat proyek KTP digital yaitu pemutakhiran dari proyek e-KTP sebelumnya yang gagal total
Korupsi merupakan salah satu penyalah gunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat ini biasanya mengaitkan sebuah korupsi dengan cara melanggar
Hingga saat ini indonesia masih menduduki peringkat tertinggi dalam kasus korupsi, Upaya sepeti apakah yang efektif dan solutif dalam penangannya
Menurut Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dengan skor 6.3 akibat maraknya prakti korupsi.
Berikut ini adalah beberapa jenis hukuman bagi koruptor yang diterapkan di beberapa negara. Apakah cocok jika diterapkan di Indonesia?
- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hingga berakhir pada tahun 2019
![[BREAKING NEWS] KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus E-KTP](https://assets.kompas.com/crop/0x0:1000x667/750x500/data/photo/2017/07/14/3791832409.jpg?t=o&v=410&x=225)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi
Spekulasi peningkatan status Ketua DPR Setya Novanto dari saksi menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang tengah disidik KPK, kembali me
dugaan korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama anggota DPR akhirnya menimbulkan reaksi politik dari hampir seluruh fraksi di DPR. Jika sebelumnya Pa
Penggunaan Hak angket yang menjadi hak konstitusional anggota DPR cenderung disalahgunakan. Baru-baru ini, hak angket digunakan sebagai sarana untuk m
Apa yang terjadi di atas permukaan memang sepertinya tanpa e-KTP ,maka Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal , bukan negara modern, dan keting
