Kasus suap yang melibatkan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Ronald Tannur mengguncang kepercayaan masyarakat
Perluasan kewengan KY mutlak dibutuhkan Untuk mengawasi Hakim MK,Pun sudah termaktub dalam UUD 1945 bahwasanya KY diberikan kewenangan Untuk mengawasi
Seminar Edukasi Publik: Kupas Tuntas Peran Penghubung KY dalam Sistem Peradilan Indonesia
Hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan, masih juga menjadi objek kekerasan pihak yang berperkara, sehingga KY dianggap perlu untuk mencegah hal tsb.
Atas kontroversi terhadap vonis bebas Ronald Tannur oleh hakim, Komisi Yudisial RI menggunakan hak inisiatifnya untuk memeriksa majelis hakim PN Sby.
Dalam proses mencari keadilan dan menegakkan hukum, satu jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menemukan keadilan adalah melalui lembaga peradilan.
Keamanan Hakim dan Pengadilan masih menjadi isu penting di Indonesia sebab banyaknya perilaku PMKH
Kehormatan Hakim di Indonesia terancam oleh publik
PMKH adalah suatu perilaku yang dapat mengganggu jalannya proses pengadilan dan mengancam keamanan hakim
Komisi Yudisial kekurangan hakim tata usaha negara dan kekurangan sumber daya pada saat melakukan pengawasan.
PMKH menjadi suatu hal yang serius karena berhubungan langsung dengan marwah dan integritas hakim sebagai penegak hukum.
Advokasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH)
Menciptakan marwah keadilan dalam peradilan dengan upaya komisi yudisial mengadvokasikan pencegahan dan penanganan PMKH
PMKH (Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim) telah menjadi ancaman serius bagi institusi peradilan.
Pengulangan terhadap Perbuatan Merendahkan Hakim?, ini Pendapat Penulis
Seseorang yang melakukan PMKH akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 217 KUHP dan 310 KUHP.
Komisi Yudisial Gandeng 7 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk Mengadvokasi Hakim
Siapa saja hakim agung dan pimpinan MA dapat terlibat atau menjadi God Father Mafia Peradilan Indonesia. Di sinilah seninya.
Terlibat dugaan kolusi untuk mengatur perkara 4 hakim, panitera dan juru sita PN Bukittinggi dilaporkan kepada Komisi Yudisial dan Bawas MA RI
Mungkin tidak banyak rakyat Indonesia tahu untuk apa sebenarnya Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia diciptakan
