Komisi III DPR RI apresiasi PPATK yang terima penghargaan internasional dari AS atas dedikasi dalam memberantas pencucian uang dan menjaga integritas
Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, menyatakan, dikabulkannya upaya hukum praperadilan Pegi Setiawan dalam menguji
Sebagai rakyat, saya tidak tertarik menonton debat hingga saling gertak antarpejabat. Yang dibutuhkan adalah tindakan menyelesaikan persoalannya.
Timsus (Tim Khusus) adalah tim penyidik pada ruang pidana. Insus (Inspektorat Khusus) hanya pada adanya dugaan pelanggaran KEPP saja.
Jangan salahkan masyarakat menduga hal yang tidak-tidak jika anggota dewannya hanya diam saja.
apa dengan PDI Perjuangan? Pertanyaan besar ini terus terang menggelayut dalam pikiran penulis. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir sepertinya "ge
Pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa (24/9/2019). Pasalnya, dalam &nbs
Ahli hukum pidana Suparji Achmad menyatakan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Pol Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan K
Sedikit flash back, sekitar 348 pendaftar Capim KPK jilid 5. Ada 192 (Lolos Administrasi), 104 (Uji Kompetensi ke-1), 48 (Uji Kompetensi ke-2). S
Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing, menilai di tengah adanya segelintir orang memperbincangkan dugaan pelanggaran etika oleh sala
Komisi III DPR sudah menyelesaikan fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 pada Jumat (13/9/2019
DPR dan pemerintah mulai membahas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK). Pembahas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin sudah menandatangani surat presiden (surpres) Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak
Upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dilakukan oleh berbagai pihak. Setelah 10 nama Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2019-2023 h
Perkembangan terkini, terdapat dua pasal yang masih diperdebatkan. Yakni pasal penghinaan presiden dan wakil presiden serta pasal kesusilaan. Apabila