Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya
Presiden Jokowi memberi tugas baru kepada Luhut untuk menjadi Ketua Pengarah (bagian dari Satgas) untuk tata kelola industri kelapa sawit.
Keppres No.2/2022 disoal oleh sejarawan. Tidak disebutkannya nama Suharto menjadi alasan, padahal yang menjadi tonggak Keppres adalah Serangan Umum.
Tak ada tafsir sejarah yang bersifat tunggal. Seperti sejarah Supersemar, peristiwa SU 1 Maret 1949 juga masih penuh kontrovesi.
pelurusan sejarah serangan umum 1 maret yang dominasi soeharto kini hilang, layak berlanjut dengan kisah g-30 s. keberanian mengaku korban dan pelaku
Presiden Jokowi baru saja teken Peraturan No. 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
hari raya imlek 2021, perayaan imlek 2021, imlek di indonesia, tahun baru imlek, tahun baru china
Sudah berjalan dua pekan sejak Presiden akhirnya mengambil langkah hukum dengan menerbitkan tiga produk hukum terkait penanganan Corona.Penyebaran &nb
Sterilisasi Monas (Monumen Nasional) memiliki implikasi yang cukup besar, yaitu perdebatan panjang dan saling tuding menuntut pertanggungjawaban. Konf
Tepat pada tanggal 25 Mei 2016, yang adalah Dies Natalis PMKRI ke-69, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah P
Tadi pagi sembari menunggu CL tujuan Tanah Abang tak sengaja saya membuka browser di handphone, disana ada berita yang menarik perhatian saya yaitu me
ilustrasi: tempo.co Jelang pelantikan Presiden terpilih Jokowi, media massa nyaris tak pernah sepi dari pemberitaan terkait isu Papua. Ini karena k
[caption id="attachment_324976" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com/Andrean Krisnanto)"][/caption] Situs Gunung
Peredaran minuman keras (miras)/minuman beralkohol (minol) makin mengkhawatirkan. Di toko-toko, minimarket, atau warung miras makin mudah didapatkan.
Kepres 81/1986 yang menyatakan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Pahlawan Proklamator adalah langkah politik Presiden Soeharto merehabilitasi harkat d
Bila membaca penjelasan ini, " Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan sembilan perda itu dicabut selama 2011. Sebab, dinilai bertentan
Presiden SBY telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait masa jabatan Busyro Muqoddas. Melalui Keppres itu masa jabatan Busyro adalah 4 tahun.
