Zaman Sekarang Masih Ada Anak Muda yang Belum Investasi? Yuk Mulai dari Investasi SBN dan Jadilah agen perubahan bersama #UangKita!
Peredaran ORI pada 30 Oktober 1946 adalah tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia
Pembayaran Common Expenses Melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (ngopimovement.org)Belakangan kita dikejutkan dengan pemberitaan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) Jakarta
Cerita tentang pengalaman pribadi saya, semoga bermanfaat untuk dijadikan pelajaran atau bahan renungan.
Sebagai Instansi Pemerintah, Kementerian Keuangan telah melakukan transformasi fundamental melalui komitmennya menjad Organizational Learning
Kementerian Keuangan memperkenalkan program Duta Transformasi 2023 untuk memperbaiki sistem birokrasi dengan menciptakan agen perubahan internal.
Negara rugi akibat pelaku penghindaran pajak. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membasminya?
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilaksanakan tahun 2022 merupakan yang terakhir dilaksanakan
Tarik Ulur Kasus Transaksi Mencurigakan Senilai 349 Triliun Rupiah; Rahasia Negara Atau Informasi Publik?
Selain kasus korupsi, teks anekdot ini dapat mengaitkan nilai sosial di kehidupan sehari-hari kita
Sebuah revolusi media baru yang tidak kalah dengan percetakan buku baru saja dimulai.
Harmonisasi peraturan yang dimaksud disini adalah proses penyelarasan atau sinkronisasi rancangan suatu peraturan terhadap peraturan-peraturan
Menilik Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Melihat Lebih Dekat Peran Pentingnya dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Tulisan ini membahas definisi pimpinan, pemimpin, dan perjalanan mencari alasan mengapa pimpinan mesti jadi pemimpin.
Kesepakatan negara G7 berupa penetapan tarif pajak minimum sebesar 15% dapat memberikan dampak yang signifikan dalam hal keadilan pajak.
Perhitungan pajak UMKM berdasarkan UU HPP yang baru saja disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis, 6 Oktober 2021.
eSPM adalah terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk merespon kondisi pandemi Covid-19
Berbicara seputar kerangka kerja penerapan pengendalian intern di Kementerian Keuangan berdasarkan KMK No. 940 Tahun 2017, yaitu prinsip dan kebijakan
Tidak semestinya pemberlakuan pajak diterapkan di tengah pandemi. Terlebih pada sektor pangan dan pendidikan
